Foto: Menko Polhukam Mahfud Md. (dok. Humas Unhas)
Makassar - Menko Polhukam Mahfud Md bicara soal self determination di Papua. Mahfud menyatakan hal tersebut tidak ada dan meminta orang-orang jangan bermimpi berbicara terkait persoalan itu.
"Perkembangan diplomasi cukup berhasil agar wacana tidak mengarah pada self determination, minta merdeka. Endak ada di PBB. Percaya dengan saya. Itu yang bilang ada, yang jadi masalah di PBB itu kan medsos yang disebar atau dibuat oleh orang-orang NGO yang tidak bertanggungjawab. Itu ndak ada. Saya sudah ke sana. Jadi jangan mimpi berbicara itu lagi," kata Mahfud dalam seminar nasional di Universitas Hasanuddin (Unhas), Sabtu (20/8/2022)

Mahfud menegaskan bahwa posisi konstitusional pemerintah dalam melihat permasalahan di Papua sudah final. Tidak ada negosiasi self determination yang dimungkinkan karena Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Papua adalah bagian sah dari NKRI, tidak ada negosiasi self determination. Enggak ada, udah selesai. PBB udah selesai, konstitusi kita sudah selesai," tegasnya.

Meskipun demikian, ia menuturkan, dalam menangani persoalan separatisme di Papua, pemerintah tidak akan menggunakan kekerasan. Pemerintah akan menghadapi kelompok separatis dengan pendekatan hukum.

"Kebijakan kita di Papua tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan kekerasan sama sekali. Kita hanya akan melakukan pendekatan hukum," kata Mahfud.

"Itu (kelompok separatis) kita tidak anggap sebagai pihak yang berhadapan dengan kita, tapi kriminal yang berhadapan dengan aparat penegak hukum. Itu posisinya," lanjutnya.

Mahfud juga menjelaskan pihaknya tidak menginginkan masyarakat sipil yang tidak bersalah ikut menjadi korban apabila pemerintah menggunakan pendekatan bersenjata di Papua.

"Mereka (separatis) itu kalau ketemu, dikejar itu, masuk ke kampung-kampung lalu menyamar dengan masyarakat sipil. Lalu rakyat yang tidak bersalah itu dijadikan sandera. Kita bilang, TNI/Polri, jangan. Sampai ketemu

https://www.detik.com/sulsel/berita/...-jangan-mimpi.

Tapi simptasiannya banyak loh di luar negeri seperti Vanuatu yang selalu bawa isu Papua di PBB. Di dalam negeri mahasiswa Papua sering demo minta referendum apalagi KNPB berusaha mencoba bikin gerakan mogok nasional Papua dan demo masalah otonomi khusus