Reformasi birokrasi perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good  governance. Salah satu upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari meningkatkan kinerja maupun pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tentu, adanya reformasi birokrasi merupakan bentuk dari itikad baik, semangat menuju tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan. Seperti pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang melakukan reformasi birokrasi secara internal meski mendapatkan penilaian yang baik.

Upaya reformasi birokrasi tidak hanya memberikan dampak positif secara internal, namun dalam pelayanan publik secara luas dapat dirasakan. Salah satu solusi yang diambil seperti adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral dan lainnya.

Harapan masyarakat adalah berjalannya tata kelola birokrasi Pemerintahan yang baik sehingga memberikan kepuasan pada pelayanan masyarakat. Apalagi, dengan birokrasi yang baik tanpa adanya praktik KKN dan cepat dalam memberikan pelayanan.

Jadi, Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo dalam berbagai survei dan penilaian mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Masyarakat secara luas semakin percaya dengan kinerja yang dilakuan oleh Kemhan salah satunya dalam menjaga pertahanan negara.

Sekali lagi, dengan reformasi birokrasi disertai berjalannya tata kelola yang baik pada Kemhan akan berpengaruh secara luas. Salah satunya, kekuatan militer TNI semakin tangguh dalam menjaga pertahanan kedaulatan NKRI yang kita cintai.

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto,  memimpin Rapat Kesiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Pertahanan hari ke-2 di Kemhan, Jakarta. Rapat Kesiapan Pelaksanaan Evaluasi ini dilaksanakan secara luring bagi pejabat Eselon I dan daring bagi Eselon II dan III Kemhan. 


Sumber : Kemhan.go.id