China Sita Ribuan Peta Tanpa Wilayah Laut China Selatan yang Diklaim


china sita peta bermasalah. ©Weibo

DUNIA | 15 Agustus 2022 12:21

Merdeka.com - Petugas Bea Cukai di Provinsi Zhejiang, China, menyita ribuan peta yang akan diekspor karena peta-peta itu tidak menggambarkan wilayah teritorial China di daerah Laut China Selatan.

Bea Cukai di Kota Ningbo mengatakan dua paket "peta bermasalah", jumlah seluruhnya ada 23.500 peta, menghilangkan sembilan garis putus-putus yang diklaim China di Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Wilayah itu membentang sejauh 2.000 kilometer dari daratan China.

Laman South China Morning Post melaporkan, Senin (15/8), peta-peta itu juga tidak memuat rangkaian pulau yang diklaim oleh Negeri Tirai Bambu seperti Spratly.

Bertahun-tahun Beijing berupaya melenyapkan peta bermasalah yang dianggap "membahayakan kedaulatan, persatuan nasional, integritas wilayah, keamanan dan kepentingan nasional."

Kementerian Sumber Daya yang mengurusi peta negara mengatakan, kebanyakan masalah peta-peta itu menghilangkan wilayah sengketa dan sembilan garis putus-putus yang diklaim China di Laut China Selatan.

Wilayah perairan sembilan garis putus-putus itu sudah diputuskan melanggar hukum internasional oleh Pengadilan Arbitrasi di The Haguw pada 2016. Namun Beijing menolak mengakui keputusan itu.

China masih berkeras akan wilayah teritorial yang diklaimnya, termasuk oleh sejumlah perusahaan swasta yang berkantor di luar China daratan.

Bea Cukai Ningbo mengatakan peta-peta yang akan diekspor itu tidak melalui proses pemeriksaan sebelumnya. Menurut aturan dari Kementerian Sumber Daya, setiap peta itu harus melalui proses pemeriksaan. Peta-peta yang akan dipublikasikan atau diperlihatkan di luar China daratan juga seluruhnya harus diperiksa.

Bea Cukai Chongqing di sebelah barat daya China juga belum lama ini menyita peta dunia yang "melanggar prinsip China".

Peta adalah masalah yang cukup sensitif di China karena benda itu bisa mengungkap informasi yang mengancam keamanan nasional. Pemetaan dan survei menggunakan GPS dianggap ilegal jika tanpa izin.

https://m.merdeka.com/dunia/china-si...g-diklaim.html