Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah pusat berkomitmen menyempurnakan peraturan-peraturan yang dianggap masih abu-abu dan merugikan pemerintah daerah. Dia mengingatkan agar pemerintah pusat tak menggerus kewenangan pemda.

"Jangan kita (daerah) di depan, dipacu untuk mencapai target-target, tapi jajaran di pemerintah pusat tidak komitmen," kata Bima Arya dalam keterangannya, Senin (8/8/2022).

Bima menyampaikan hal itu dalam posisinya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dia juga mewakili 98 wali kota se-Indonesia yang masuk dalam keanggotaan Apeksi.

Politikus PAN ini mengatakan tantangan dan beban yang dihadapi para kepala daerah saat ini adalah soal isu reformasi birokrasi, penghapusan tenaga honorer, hingga menurunnya pendapatan daerah.

"Kita semua dihadapkan pada tantangan yang rumit. Kami diminta melakukan reformasi birokrasi, kami diminta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Kami diminta memangkas karyawan/honorer, jabatan fungsional diminta diterapkan. Kami diminta meningkatkan komponen penggunaan produk dalam negeri, belum lagi ada tahapan pilkada. Anggaran belanja kami harus dicicil untuk membiayai pilkada," ujar Bima.

Dalam keterangannya itu, Bima menyebut pemulihan ekonomi itu tidak mudah ketika masih ada regulasi yang tumpang tindih. Padahal, kata Bima, Mahkamah Konstitusi sudah mengamanatkan Undang-undang Cipta Kerja harus direvisi.

"Kalau tidak, kita semua yang repot di lapangan. Akan berdampak pada PAD, akan berdampak terhadap akselerasi dan pemulihan ekonomi. Belum lagi kita berbicara SIPD, belum lagi soal dampak UU HKPD. Kompleks masalahnya di tengah kondisi yang tidak mudah," kata Bima.

Bima menambahkan, Apeksi juga meminta pemerintah pusat meninjau ulang target-target yang dibebankan kepada daerah karena tidak semua bisa terlaksana.

"Di HKPD itu memandatkan banyak, kita diminta ini-itu, ada mandatory spending juga. Habis uang daerah. Belum lagi tenaga honorer dihilangkan. Oke, kita akan kerja keras, tapi tolong targetnya harus realistis," ucapnya.

Meski demikian, kata Bima, Apeksi tetap akan semaksimal mungkin mengikuti arahan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan catatan harus dilakukan secara bersama dan memiliki komitmen kuat.

"Kita akan akselerasikan, kita akan maksimalkan apa yang diminta pemerintah pusat. Catatan besarnya adalah rohnya itu otonomi daerah, kearifan lokal harus jadi semangat utama. Kewenangan daerah itu amanat dari reformasi. Jangan sampai hanya pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tapi kewenangan kita digerus. Akan balik lagi ke resentralisasi," tegas Bima.

https://news.detik.com/berita/d-6223...-pemda-digerus

Masalah di Indonesia ini bkn pada sentralisasi ataupun otonomi daerah tapi mental pejabatnya yg banyak bermasalah.

Otonomi daerah niatnya sgt bagus namun faktanya melahirkan raja2 kecil.

Sentralisasi juga niatnya bagus namun juga sering cenderung otoriter dan kental oligarki.

Sumber manusianya yg bermasalah bkn sistemnya menurut ane:ridingsenja