Mahasiswa Papua yang tergabung dalam wadah PRP Bali membacakan pernyataan sikap sebelum menutup aksi unjuk rasanya di Bundaran Renon, Jumat (29/7). Foto: Sbaik Prayogi/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Massa Petisi Rakyat Papua (PRP) Bali masih berkutat seputar pemekaran provinsi di Bumi Cenderawasih saat melakukan demo. Dalam aksi unjuk rasanya di Bundaran Hang Tuah Renon, Denpasar, Jumat (29/7), massa PRP Bali menuntut agar pemekaran provinsi di Papua dibatalkan. 

Ada tiga provinsi baru di Papua yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dan DPR RI yang ditentang keras massa PRP Bali.

Ketiganya, yakni Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya. 

Dalam aksinya, sekitar 35 mahasiswa Papua yang tergabung dalam wadah PRP Bali menyuarakan 24 poin tuntutan, berikut isinya; 

1. Cabut UU Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Papua.

2. Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di wilayah West Papua. 

3. Elite Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan.

4. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. Baca Juga: PGN Sorot Aksi Mahasiswa Papua Tuntut Merdeka, Gus Yadi: Bubarkan!

5. Tarik militer organik dan nonorganik dari West Papua.

6. Stop perampasan Tanah Adat dan kriminalisasi masyarakat adat di West Papua.

7. Tutup Bandara Antariksa di Biak, West Papua.

8. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat.

9. Tolak pengembangan Blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional dan multinasional di seluruh wilayah West Papua.

10. Tangkap, adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM.

11. Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial.

12. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.

13. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 

14. Mendesak rezim Jokowi-Makruf untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau secara langsung situasi HAM di West Papua. 

15. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua.

 16. Kami mendukung rakyat Wadas dan Jomboran dalam melawan tambang yang merugikan. 

17. Kami mendukung rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan sahkan RUU PKS tanpa dipreteli. 

18. Menolak RUU KUHP.

 19. Hentikan perampasan tanah milik Masyarakat Adat Tambrauw oleh PT. Nuansa Lestari Sejahtera dan tutup semua perusahaan kelapa sawit di Tanah Papua

20. Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw dan Gubernur Papua Lukas Enembe segera mencabut Izin Operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Nusa Mandiri di atas tanah Masyarakat Adat Grime Nawa di Kabupaten Jayapura. 

21. Stop militerisasi kampus, Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo segera hentikan MoU dengan Korem 172/PWY, gratiskan biaya pendidikan dan aktifkan perkuliahan offline. 22. DPRP segera gelar Sidang Paripurna Cabut Otsus dan DOB.

 23. Kapolda Bali hentikan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa serta pelajar Papua yang ada di Bali. 

24. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. (gie/JPNN)

https://bali.jpnn.com/bali-terkini/1...g-jawab?page=4



Jamming Selama Aksi Demo Mahasiswa Papua, Renon Blackout Signal Berjam-jam, Duh


Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) Bali saat melakukan aksi di Bundaran Renon, Jumat (29/7). Foto: Sbaik Prayogi/JPNN.com 

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat keamanan menerapkan jamming ponsel untuk semua operator seluler sepanjang aksi unjuk rasa mahasiswa Papua yang tergabung dalam wadah Petisi Rakyat Papua (PRP) Bali, Jumat (29/7). 

Jamming atau pengacakan sinyal seluler semua operator ini diberlakukan di area lokasi unjuk rasa. Jamming berlangsung lebih dari 4 jam. 

 Baik massa demonstrasi, aparat gabungan hingga awak media yang berada di lokasi aksi demo merasakan imbas jamming sejak di kawasan Lapangan Bajra Sandhi, Renon. Pengacakan sinyal seluler makin kuat hingga blackout signal alias tanpa sinyal sama sekali mulai diterapkan saat massa PRP Bali bergerak menuju Bundaran Hang Tuah Renon. 

Pantauan JPNN.com, tak ada satu pun jaringan operator seluler yang berfungsi saat massa menggelar aksi di depan Plaza Renon, Denpasar.

 Massa PGN Turun ke Bundaran Renon, Siap Adang Aksi Mahasiswa Papua Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan, jamming sinyal ponsel ini dilakukan untuk menghindari adanya live streaming oleh massa aksi. 

Selama ini massa Papua, baik PRP Bali maupun Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali memang kerap menayangkan live streaming dalam setiap aksi unjuk rasanya. (gie/JPNN)

https://bali.jpnn.com/bali-terkini/1...berjam-jam-duh


demo kemarin di Bali...
di Papua juga ada demo seperti ini dengan konteks yang sama dengan demo-demo sebelumnya