Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung Bupati PPU dan Mamberamo Tengah yang terjerat KPK. Kamhar menduga Hasto memiliki sentimen pribadi terhadap Partai Demokrat.

"Kami menyayangkan pernyataan Mas Hasto yang terbaca memiliki tendensi atau niat yang tidak baik terhadap Partai Demokrat. Sepertinya beliau memiliki sentimen pribadi terhadap Partai Demokrat. Ini yang mesti dijelaskan Bung Hasto," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (27/7/2022).

Di sisi lain, Kamhar mengaku heran saat Hasto menjelaskan komitmen taat hukum tapi dua kader PDIP ditetapkan sebagai buron. Kamhar lantas membandingkan dengan partainya yang tidak pernah menyembunyikan kader.

"Menjadi sesuatu yang mengherankan ketika Bung Hasto menjelaskan tentang komitmen patuh hukum berkaitan dengan kader PDIP yang memiliki sangkutan hukum, bahkan telah ditetapkan sebagai buronan KPK malah, beliau melebar membawa-bawa kader partai lain," kata Kamhar.

"Kami tegaskan Partai Demokrat tak pernah melindungi atau menyembunyikan kader ya yang memiliki perkara hukum, malah secara tegas kami minta kepada kader-kader yang memiliki sangkutan hukum untuk menghadapinya secara kesatria," lanjutnya.

Kamhar lantas menyoroti kasus Harun Masiku. Dia menuding Hasto sengaja menyembunyikan Harun Masiku untuk memutus keterkaitan dengan dirinya.

"Berbeda dengan Bung Hasto, yang sampai saat ini tak bisa menghadirkan Harun Masiku, yang malah terbaca oleh publik diduga sengaja menghilangkan Harun Masiku untuk memutus keterkaitan perkara tersebut dengan dirinya," ujarnya

"Kalau kemudian publik saat ini teringat dengan kasus Harun Masiku kader PDIP buronan KPK yang fenomenal akibat status Ketua PDIP Kalsel yang juga telah menjadi buronan KPK, sah-sah saja," imbuhnya.

Kamhar meminta Hasto fokus terhadap permasalahan kader masing-masing. Kamhar menegaskan partainya pun tidak pernah menyinggung masalah kader lain.

"Bung Hasto merespons dan menjelaskan perkara itu saja. Kami pun tak pernah membawa-bawa kasus Harun Masiku atau kasus kejahatan kemanusiaan yang terkeji, dalam hal ini kasus korupsi Bansos di kala pandemi ketika merespons kader Partai Demokrat yang memiliki persoalan hukum," ujarnya.


Untuk diketahui, dua kader PDIP kini ditetapkan sebagai buron KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantas meminta seluruh kader PDIP tunduk pada proses hukum.

"Kami sudah membahas dengan tim hukum, dan partai menegaskan seluruh kader partai wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Dengan demikian, semua anggota dan kader partai diinstruksikan untuk percaya pada mekanisme hukum," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Hal itu, menurut Hasto, mengingat penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, dan PDIP menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan aparat kepolisian.

Hasto lalu menyinggung sejumlah kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung dan KPK yang mendapat perhatian publik. Sejumlah kasus korupsi yang disenggol Hasto di antaranya dua kader Partai Demokrat (PD), Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).

"PDI Perjuangan juga percaya bahwa aparat penegak hukum akan menggunakan seluruh instrumen hukum di dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan keadilan," ujar Hasto.

"Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung yang sedang mengusut tuntas dugaan korupsi atas pengadaan tower di PLN, upaya memerangi mafia gula, dll, demikian juga KPK juga menangani berbagai kasus dugaan korupsi sebagaimana terjadi dalam penyalahgunaan kewenangan pejabat negara, demikian juga dengan tindak lanjut atas berbagai gelar OTT yang dilakukan KPK seperti Bupati Penajam Pasir Utara, termasuk Bupati Mamberamo Tengah, semua harus didukung sebagai upaya pemberantasan korupsi," sambungnya

Sumber