Jakarta, CNN Indonesia --Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal blokir platform teknologi yang tidak mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat tiga hari lagi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan pihaknya mulai menyurati PSE lingkup Privat yang belum mendaftar.

"Bagi mereka-mereka (PSE) yang tidak mendaftarkan per deadline yang telah ditetapkan, kita kirimkan surat peringatan untuk segera melengkapi dengan batas waktu yang kita sepakati yaitu lima hari kerja," tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dalam jumpa pers daring pada Kamis (21/7).

"Kami memberikan waktu lima hari kerja. Kalau mereka tidak mau mendaftar maka mekanisme blokir akan berlaku," lanjutnya.

Pengumuman ancaman blokir itu sendiri dilakukan pada Kamis (21/7). Kini, hari kerja ketiga sejak pengumuman itu sudah berjalan.

Semuel menyebut pihaknya telah melakukan pendataan pada perusahaan terdaftar, dan menemukan beberapa di antara 100 perusahaan dengan traffic tertinggi tampak belum terdaftar.

Beberapa perusahaan tersebut di antaranya adalah marketplace Amazon, browser Opera, media sosial profesional LinkedIn, marketplace Alibaba.com, game online Defense of the Ancients (DoTA) dan Counter Striker, mesin pencari Bing, platform game Steam, Epic Game, Battle Net, Origin, serta perusahaan yang pernah jadi raksasa teknologi Yahoo yang kini berada di bawah Verizon.

"Sekarang sedang disiapkan surat peringatan untuk yang tadi saya sebutkan. Surat peringatan untuk segera melengkapi. Kalau tidak, proses pemblokiran berjalan," ujar Semuel.

Ia memaparkan saat ini telah ada total 8726 PSE yang terdaftar. Rinciannya, ada 8069 PSE domestik dan 207 PSE yang berbadan hukum asing.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com per Senin (25/7), nama-nama perusahaan yang disebut di atas belum tercatat di data PSE asing. Namun demikian, Google dan Google Cloud yang diklaim sudah terdaftar pun tak ditemukan namanya.

Selain potensi pemblokiran, Semuel melanjutkan perusahaan yang tidak mendaftar juga berpotensi dikenakan denda. Semuel mengatakan peraturan terkait hal itu sedang disiapkan. Kominfo pun menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan aturan tersebut.

"Sekarang PP-nya sedang disiapkan dan sudah ada di tempatnya Kementerian Keuangan. Sedang dirapatkan antar-kementerian. Jadi kita langsung dari peringatan ke pemblokiran, " tuturnya.

Lebih lanjut, Semuel juga menyebut pihaknya siap membantu PSE yang kesulitan mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

"Kemarin kami juga membuka jika ada yang kesulitan untuk NIB dan KBLI-nya belum ada bisa mendapatkan secara manual namun harus ditindaklanjuti secara online," ujarnya.

Semuel menambahkan pihak Kominfo menerapkan mekanisme post-audit dalam pendaftaran PSE. Itu artinya, Kominfo percaya penuh bahwa data yang disampaikan para pendaftar akurat dan benar.

"Kita memberi kepercayaan penuh bahwa PSE memberi data yang sebenar-benarnya. Nanti tim akan validasi dan verifikasi. Kalau datanya tidak benar, mereka akan kena denda atau penutupan sementara," ujarnya.

Kemudian Semuel juga mengizinkan normalisasi jika ada perusahaan yang ingin membuka blokirnya. Syaratnya, perusahaan tersebut harus memenuhi semua ketentuan agar aksesnya bisa dibuka kembali.

"Kemarin kami juga membuka bagi mereka yang karena kesulitan NIB (Nomor Izin Berusaha) belum keluar atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) belum ada bisa mendapatkan secara manual dan harus ditindaklanjuti online. Nanti kami akan melakukan assesment," jelasnya.

SUMURRR

kemarin WHatsapp sm google jg mau diblokir kan..

padahal itu perintah blokirnya jg dikirim pake WA dan google form