Suasana para pegawai Command Center Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kantor Pusat BP2MI, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. Command Center BP2MI yang merupakan pusat data para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, mulai dari detail pekerjaan hingga tempat tinggal di daerah asal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan Pemerintah Indonesia mendorong Malaysia melaksanakan pertemuan bilateral untuk mencari jalan keluar kisruh sistem perekrutan pekerja domestik dari Indonesia.

Indonesia membekukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia akibat perbedaan persepsi terhadap isi kesepakatan yang sudah ditanda-tangani kedua negara.

"Pertemuan bilateral itu untuk mencari solusi. Integrasi dilakukan dengan tetap merujuk pada kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam MoU yang ditandatangani April lalu," kata Judha dalam jumpa pers virtual pada Kamis, 21 Juli 2022.

Menurut Judha, Pemerintah Indonesia membantah telah menyepakati pengintegrasian sistem perekrutan pekerja migran dengan Malaysia. Menurutnya, sistem perekrutan yang sah sesuai dengan MoU adalah one channel system (OCS), dan tidak ada sistem maid online (SMO).

Sebelumnya Kementerian SDM Malaysia menyatakan sudah mencapai kesepakatan dengan Indonesia tentang pengintegrasian kedua sistem itu setelah mereka bertemu pihak KBRI di Kuala Lumpur.

Judha membenarkan terjadi pertemuan antara pihak KBRI Kuala Lumpur dengan pejabat Kementerian SDM dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, namun sifatnya hanya informal untuk bertukar pikiran dan mencari solusi atas ketidaksepahaman perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kami ingin menegaskan kembali, Pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui OCS sesuai dengan MoU dengan SMO yang dimiliki oleh Malaysia," ujar Judha.

Judha menyatakan, dilanjutkannya SMO itu akan membuat OCS yang baru disepakati kedua negara tiga bulan lalu itu tidak efektif. Pengabaikan prosedur seperti pelatihan, persiapan kontrak kerja, dokumen membuat posisi PMI rentan tereksploitasi. Biasanya PMI yang masuk ke Malaysia melalui SMO menggunakan visa turis terlebih dahulu.

Belum lama ini, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia ke Malaysia.

"Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan Maid Online System (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa seperti dilansir ANTARA, Rabu 20 Juli 2022.

Menurut Saravanan, tidak ada kewajiban  menghapus SMO dalam nota kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia itu.

Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022, menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Musababnya ditemukan indikasi penggunaan metode rekrutmen maid online di Malaysia untuk mempekerjakan pekerja migran Indonesia di sektor domestik.

Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri SDM Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 sudah tercantum, penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya jalur legal.
https://dunia.tempo.co/read/1614423/...temu-bilateral



Akan lebih bagus jika PM Malaysia datang lagi bawa menterinya untuk membicarakan hal ini langsung ke Presiden Jokowi biar jelas total permasalahan TKI. Plus minta maaf karena masalah ini.