Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia berjalan memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 25 November 2021. Malaysia mendeportasi 201 PMI bermasalah yang terjaring penertiban Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di negeri jiran. ANTARA /Agus Alfian

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengusaha tempat makan di Malaysia mengeluhkan sulitnya mendapat pekerja yang sesuai menyusul pembekuan pengiriman tenaga kerja migran oleh Indonesia akibat sengketa pelaksanaan MoU.

Seorang operator kantin, Hamzah Basir, 57 tahun, mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, selera makanan, dan bahasa.

“Sangat disayangkan sampai batas tertentu kita harus menyisihkan tenaga kerja Indonesia, itu sangat disayangkan bagi negara juga dan tidak hanya untuk operator industri makanan,” katanya kepada FMT, Selasa, 19 Juli 2022.

Pemerintah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja setelah Malaysia tidak melaksanakan MoU tentang penempatan asisten rumah tangga dengan masih menerapkan Sistem Maid Online, di mana WNI bisa datang dengan visa turis dan mendaftar bekerja di sana.

Dalam kesepakatan yang ditanda-tangani April lalu, kedua negara sepakat perekrutan pekerja domestik menggunakan One Channel System, sehingga pemerintah Indonesia bisa mengawasi jika terjadi pelanggaran seperti banyak terjadi selama ini.

Hamzah mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan rinci tentang masalah ini dan bertindak dengan bernegosiasi agar Indonesia menarik keputusan mereka.

“Jangan terus menjawab bahwa kita masih punya 15 (negara sumber). Bisakah mereka menjamin bahwa tenaga kerja dari negara lain mau datang bekerja di sini? Bukan hanya pedagang yang terkena dampaknya, tapi negara juga,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin sebelumnya mengatakan bahwa Malaysia akan menggunakan 15 negara sumber lain untuk merekrut tenaga kerja asing, menyusul keputusan Indonesia membekukan pengiriman tenaga kerja.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia Hermono mengecam penolakan Malaysia untuk mematuhi nota kesepahaman (MoU) pekerja rumah tangga, yang ditandatangani tiga bulan lalu, menggambarkannya sebagai "tidak sopan" kepada presiden Joko Widodo.

Hermono mengatakan Indonesia telah memberlakukan pembekuan sementara pada semua pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia karena Departemen Imigrasi terus menggunakan Sistem Pembantu Online (MOS) untuk memfasilitasi perekrutan TKW Indonesia.

Operator restoran lainnya, Mohd Noorirwan Razali, 39 tahun, melihat langkah pemerintah Malaysia dapat membuka ruang untuk mengurangi pengangguran di kalangan penduduk setempat.

Namun, kata dia, sebenarnya tidak mudah merekrut tenaga kerja lokal dibandingkan dengan orang Indonesia.

“Masalahnya, berapa banyak orang Malaysia yang sebenarnya ingin bekerja di industri makanan, menjadi juru masak dan sebagainya? Saya sendiri kesulitan mencari karyawan."

“Selain itu, keterampilan tenaga kerja Indonesia sangat dibutuhkan di industri kita. Misalnya yang berasal dari Medan, jago masak dan punya skill sendiri,” ujarnya.

Free Malaysia Today
https://dunia.tempo.co/read/1613865/...ja-seperti-wni

sejak zaman awal Orde Baru, Malaysia memiliki ketergantungan dengan TKI untuk membangun dan menggerakan perekonomian mereka
dan Malaysia mengingkari perjanjian yang sudah diteken oleh kedua negara sehingga membuat Indonesia menahan pengiriman TKI ke Malaysia. Kabarnya dirjen imigrasi Malaysia setuju dengan mengintergrasikan sistem  tersebut 
Ini isu lumayan hangat di Malaysia. Kalau misalnya moratorium berlangsung lama bakal kena dampaknya ke Malaysia. Mungkin Malaysia bisa cari imigran Bangladesh atau Filipina, tapi butuh penyesuaian kultur..