Jakarta - Istana merespons surat terbuka Letjen (Purn) Djadja Suparman yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Istana menegaskan pemerintah tak boleh mengintervensi kasus hukum.

"Kalau itu kasus hukum murni pemerintah tidak boleh intervensi," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lewat pesan singkat kepada detikcom, Senin (11/7/2022).

Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada proses hukum yang berlaku. Dia menegaskan pemerintah tak boleh ikut campur.

Untuk diketahui, Djadja rencananya akan dieksekusi untuk menjalani hukuman 4 tahun penjara atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus korupsi. Djadja mencium sejumlah kejanggalan.

"Saya siap masuk Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022. Mereka ingin saya mati di penjara!" kata Djaja dalam siaran pers kepada wartawan, Selasa (5/7).

Kasus korupsi yang dijeratkan kepadanya adalah kasus pembebasan lahan untuk tol di Malang. Namun Djadja menilai hal itu akibat resiko jabatan sebagai Pangdam Brawijaya dan Pangdam Jaya 1997 - 1999. Hukuman 4 tahun penjara itu telah berkekuatan hukum tetap pada 2016 tetapi baru akan dieksekusi bulan ini.

"Kenapa baru sekarang? Ke mana saja selama 6 tahun ini?" ujar mantan Pangdam Brawijaya 1997-1998 itu.

Djadja Suparman sudah meminta kepada Kepala Oditur Militer Tinggi pada 2016 agar dieksekusi. Tapi permintaan itu ditolak.

"Akhirnya terjadi pembiaran selama 6 tahun. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kompensasinya bila harus masuk penjara selama 4 tahun dan harus mati dalam penjara?" ujar Djadja.

Djadja menilai ia mengalami pembunuhan karakter selama 22 tahun terakhir. Tujuannya untuk menghambat dan menghancurkan karir dan eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat setelah purna bhakti.

"Sehingga tanpa disadari oleh pejabat terkait dalam perkaranya negara telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM berat," ujar Djadja.

Djadja Suparman juga menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Djadja Suparman menuliskan dirinya menjadi korban pembunuhan karakter, padahal belakangan Irjenad TNI dan BPK RI mengatakan Djadja Suparman tidak terbukti melakukan korupsi di Kostrad.

"Saya harus siap mati berdiri untuk memulihkan nama baik dan mati di penjara menanti keadilan dan kepastian hukum," pungkas Djadja Suparman.

https://news.detik.com/berita/d-6173...rman-ke-jokowi


Bapak Djaja ternyata lucu lho.. Katanya siap mati d penjara demi nama baik.. Kok masih nanya kompensasinya apa??..