- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintah Cabut Izin ACT, PA 212: PDIP Harus Dibubarkan, Bekukan Rekening Megawati
TS
paman.Laruku
Pemerintah Cabut Izin ACT, PA 212: PDIP Harus Dibubarkan, Bekukan Rekening Megawati
Kaget Lihat Pemerintah Gercep Cabut Izin ACT, PA 212: PDIP Juga Harus Dibubarkan karena Partai Terkorup, Bekukan Rekening Megawati!
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin, kaget melihat pemerintah yang gerak cepat mencabut izin ACT. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama terhadap PDIP.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebelumnya mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga ACT. Tak hanya itu, pemerintah melalui PPATK juga memblokir 300 rekening ACT karena disinyalir banyak praktik yang menyeleweng.
Menurut Novel, pemerintah juga harus memblokir semua nomor rekening yang berkaitan dengan PDIP dan Megawati. Sebab semua transaksi korupsi pasti melewati rekening-rekening itu.
"Lagi lagi muara utama adalah kepentingan politik rezim panik menghadapi 2024 dengan penindasan kepada siapa yang kontra rezim harus dihabisin," ujarnya.
Novel pun menyebut sederet dugaan kasus mega korupsi yang semestinya diungkap dan ditangani oleh pemerintah secara serius.
Salah satunya adalah terkait kasus korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Politisi PDIP Juliari Peter Batubara saat dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Dana haji yang sudah gak jelas rimbanya. Korupsi Bansos harus diusut sampai ke presiden, juga masalah dugaan korupsi dua anak Jokowi. Masalah PCR-nya LBP yang sudah dilaporkan, juga harta kekayaan pejabat yang 70,3 % meningkat saat pandemi, juga audit harta Yaqut yang meningkat drastis sesaat menjadi menag," katanya.
sumur
astagfirullah, waktunya umat berjihad ya akhi
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin, kaget melihat pemerintah yang gerak cepat mencabut izin ACT. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama terhadap PDIP.
Novel mengatakan PDIP merupakan partai terkorup dengan sederet kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Ia mendesak pemerintah juga harus membubarkan partai tersebut.
"Masalah ACT jelas mau menenggelamkan isu para mega skandal korupsi. Bukan ACT yang dibubarkan serta distop izinnya bahkan sampai dibekukan, tapi harus adil dong PDIP partai paling terkorup se-Indonesia harus dibubarkan juga," kata Novel kepada wartawan, Jumat (8/7/2022).
Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebelumnya mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga ACT. Tak hanya itu, pemerintah melalui PPATK juga memblokir 300 rekening ACT karena disinyalir banyak praktik yang menyeleweng.
Menurut Novel, pemerintah juga harus memblokir semua nomor rekening yang berkaitan dengan PDIP dan Megawati. Sebab semua transaksi korupsi pasti melewati rekening-rekening itu.
"Dibekukan semua rekening yang berkaitan dengan PDIP termasuk ketumnya Megawati," kata dia.
Novel menilai kasus ACT ini ada kaitannya dengan kepentingan politik dalam menyongsong pemilu mendatang. Menurutnya, ada pihak yang sengaja ingin dihabisi oleh rezim saat ini karena panik akan menghambat keberhasilan di 2024.
"Lagi lagi muara utama adalah kepentingan politik rezim panik menghadapi 2024 dengan penindasan kepada siapa yang kontra rezim harus dihabisin," ujarnya.
Novel pun menyebut sederet dugaan kasus mega korupsi yang semestinya diungkap dan ditangani oleh pemerintah secara serius.
Salah satunya adalah terkait kasus korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Politisi PDIP Juliari Peter Batubara saat dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Dana haji yang sudah gak jelas rimbanya. Korupsi Bansos harus diusut sampai ke presiden, juga masalah dugaan korupsi dua anak Jokowi. Masalah PCR-nya LBP yang sudah dilaporkan, juga harta kekayaan pejabat yang 70,3 % meningkat saat pandemi, juga audit harta Yaqut yang meningkat drastis sesaat menjadi menag," katanya.
sumur
astagfirullah, waktunya umat berjihad ya akhi
viniest memberi reputasi
17
4.8K
122
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan