Bisnis, JAKARTA— Para pelaku industri perkapalan menegaskan isu komponen biaya yang dikeluhkan oleh para importir dalam proses logistik sejatinya telah ditetapkan secara jelas dan resmi. Dalam kaitan itu, Ketua DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto pun mempertanyakan pembebanan biaya tertentu.

“Keluhan GINSI [Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia] adalah mengenai pungutan yang dilakukan oleh agen muatan dan atau agen pengapalan. Memang harus diperjelas dulu siapa yang mengadakan pungutan tersebut. Kalau dari pelayaran, biaya yang ditagihkan murni B2B [business to business],” kata Carmelita saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/10/2021) malam.

Carmelita mengatakan komponen terminal handling charge (THC) merupakan tarif resmi dari pelabuhan. Sementara itu, biaya delivery order (DO) adalah praktik umum. Namun, dia mempertanyakan adanya komponen congestion recovery surcharge. Menurutnya, komponen tersebut bersifat pragmatis dan hanya berlaku di pelabuhan tujuan tertentu seperti di Amerika Serikat yang mengalami kongesti.

“Biaya tersebut ditagih di pelabuhan tujuan, tidak ditagih pada eksportir. Kalaupun ditagih ke importir di Indonesia, ya aneh juga karena tidak ada kongesti di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan mengatakan sejumlah biaya komponen yang dibebankan kepada importir sebagaimana dikeluhkan GINSI sejatinya merupakan biaya di dalam pelabuhan.

“Di luar pelabuhan memang banyak komponen tambahan dan ada asosiasi lain yang terlibat, kalau tidak salah asosiasi depo kontainer. Sifatnya B2B dan pengelola swasta,” kata dia.

Industriawan dari kalangan importir sebelumnya mempertanyakan acuan penetapan biaya layana di luar pelabuhan yang dilakukan oleh agen kargo. Penyebabnya, nilai yang jauh meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi telah memaksa pelaku usaha menyesuaikan harga di tengah tantangan kenaikan ongkos logistik global.

Baca : Ide PCR Semua Moda Transportasi Dibahas Lintas Kementerian 

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi sebelumnya mengeluhkan soal dugaan praktik perusahaan kargo yang memungut biaya di luar jasa yang diberikan kepada importir. Pungutan liar atau pungli yang dilakukan agen kargo itu diduga mencapai Rp1 juta hingga Rp3 juta per peti kemas.

“Biaya pengiriman barang dari negara asal ke Indonesia mengacu harga dunia dan di pelabuhan sudah terukur. Namun, biaya di luar pelabuhan tidak ada patokan. Jadi suka-suka agen saja, kami importir tidak bisa apa-apa,” katanya, Rabu (27/10/2021).

Berdasarkan salinan invoice dari  PT MAP Trans Logistic kepada PT Lumbung Pangan Mandiri Bersama yang diterima Bisnis pada Selasa (26/10/2021), total biaya tebus importasi yang dikenakan mencapai Rp118,7 juta dengan deposit container mencapai Rp40 juta.

Subandi menjelaskan total biaya tersebut jauh lebih tinggi dari pada layanan yang sama di pelabuhan. Importir biasanya hanya merogoh sekitar Rp40 juta hingga Rp45 juta untuk delivery order (DO).

“Setiap kenaikan biaya berdampak sekali ke harga barang. Apalagi sekarang lebih liar dibandingkan dengan sebelum pandemi. Bagaimana mungkin total biaya sampai Rp160 juta?” katanya.

Subandi menduga pengenaan biaya di luar layanan ini tidak terlepas dari momen pemulihan ekonomi yang tengah terjadi. Dia mengatakan kinerja impor mulai bergerak menuju normal setelah berbulan bergerak tidak seimbang dengan aktivitas ekspor.

“Karena ekspor impor mulai menuju normal, agen kargo yang tidak jelas izinnya membeli ruang kontainer ke perusahaan pelayaran. Mereka ibarat seperti memborong tiket, lalu mereka jual ke pelaku perdagangan dengan lebih mahal,” kata dia.