Senin, 20 Jun 2022 17:31 WIB
Forum Dokter Susah Praktik Tuding IDI Persulit Lulusan LN untuk Praktik




Ilustrasi dokter Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) menuding Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempersulit dokter lulusan luar negeri di Indonesia untuk berpraktik. Foto: Getty Images/iStockphoto/aetb

Jakarta - Sekumpulan dokter atas nama Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mempersulit dokter-dokter di Indonesia lulusan luar negeri untuk berpraktik. Menurutnya, hal itu tak terlepas dari kultur feodalisme yang terlanjur turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun.

Hal itu disampaikan oleh perwakilan FDSP, dr Anthony. Ia menegaskan, kendala tersebut tak terlepas dari posisi IDI yang oleh FDSP dinilai sebagai badan paling superior.

"Kultur feodalisme itu tentunya akan mempersulit. Pertanyaannya adalah kita bisakah memperbaiki dengan mengimplementasikan dalam hukum-hukum yang pasti. Kemudian banyak organisasi di bawah IDI, karena IDI ini dianggap paling superior membawahi KKI, MKKI, PB IDI, kolegium spesialis bidang masing-masing kedokterannya," ujarnya dalam siaran langsung pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) dan FDSP, Senin (20/6/2022).

dr Anthony juga menyinggung lamanya proses adaptasi bagi dokter-dokter lulusan luar negeri untuk bisa berpraktik. Selama ini, kebijakan tersebut bertujuan menyamaratakan kompetensi dokter lulusan luar negeri dengan dalam negeri. Namun menurutnya, langkah ini tak tepat lantaran bagaimana pun, kompetensi setiap dokter pasti berbeda bergantung pada kedalaman dan intensitas belajar masing-masing orang.

"Waktu tunggu proses adaptasi kisaran paling cepat tujuh bulan, bisa sampai dua tahun. Bahkan saya saat mau adaptasi, ada dokter anak lulusan negara lain itu sampai lima tahun tidak dipanggil-panggil untuk interview. Dalihnya, untuk menyamaratakan. Dianggap bisa menyamaratakan, untuk menyamaratakan kompetensi," beber dr Anthony.

"Pada prinsipnya, kedokteran itu tidak bisa sama rata. Seorang mungkin akan belajar lebih dalam dibanding yang lain ketika memiliki intensi yang banyak dan ingin terus belajar. Sedangkan dokter lain, tentunya zaman kompetisi ini akan merubah pola pikir masyarakat, mereka harus menjadi yang terbaik kalau dibuka benar-benar persaingan bebas sehingga persaingan sehat akan terjadi," pungkasnya.

Ada Pemerasan Terselubung Berjas Putih

Lebih lanjut, dr Anthony menyebut adanya pemerasan terhadap dokter-dokter, khususnya lulusan luar negeri. Misalnya biaya ujian kedokteran umum untuk dokter lulusan luar negeri yang jauh lebih mahal dibandingkan lulusan dalam negeri. Padahal, mereka sama-sama Warga Negara Indonesia (WNI).

"Ini bisa dikatakan sebagai pemerasan terselubung berjas putih. Kemudian biaya Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) mahal, biaya adaptasi lebih mahal. Ini biaya adaptasi saja kemarin saya diskusi dengan kolega-kolega, di satu universitas ada yang menarik biaya untuk dokter umum adaptasi 50 juta hingga 180 juta tergantung universitas mana mereka masuk," ungkapnya.

"Biaya perbedaan antara lulusan dalam negeri dan luar negeri untuk ujian kedokteran umum. Yang lulusan dalam negeri, bila ujian pertama dua juta. Bila tidak lulus ujian kedua ada pengurangan 1.650.000. Sedangkan bagi dokter yang lulusan spesialis, itu selalu 2,5 juta. Mau mengulang pun 2,5 juta. Padahal sama-sama Warga Negara Indonesia," ujar dr Anthony lebih lanjut.

Terakhir, ia menegaskan diperlukannya perubahan terkait kewenangan IDI.

"Bagaimana bila IDI tetap mempunyai kewenangan? Ibarat orang sakit kanker mau mengobati diri sendiri, tidak akan ada perubahan. Yang ada semakin sulit dan urusannya semakin rumit," pungkas dr Anthony.

Koordinator FDSP, dr Yenni Tan, MARS, memperkenalkan FDSP sebagai sebagai forum yang menyuarakan keresahan dan aspirasi dokter. Menurutnya, FDSP dibuat secara spontan karena banyak dokter yang dipecat IDI jika bersuara.

"Jadi ini bukan organisasi yah, kita forum spontan baru terbentuk untuk menyuarakan keresahan aspirasi dokter-dokter yang STR-nya mati tapi dipersulit, dan diaspora (dokter lulusan luar negeri/dri luar negeri) yang dipersulit buat adaptasi," ujar dr Yenni saat ditemui detikcom, Senin (20/6).

"Jadi ini forum spontanitas, karena banyak yang tak berani bersuara takut dipecat IDI. Untungnya ada anak-anak muda dokter diaspora yg mau datang bersuara, saya mendampingi," pungkasnya.

https://health.detik.com/berita-deti...-untuk-praktik

https://www.saibumi.com/artikel-1174...#ixzz7QoQgkxUh

Bantahan IDI yang Dituding Persulit Izin Praktik Dokter Lulusan LN


Foto ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/AlexRaths

Jakarta - Forum Dokter Susah Praktik (FDSP) menuding Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempersulit izin praktik dokter dari luar negeri. Hal ini diutarakan dalam rapat antara FDSP dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (20/6/2022).

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto membantah organisasinya mempersulit izin praktik. Ia menegaskan bahwa yang berwenang mengeluarkan izin praktik adalah pemerintah.

Slamet mengatakan untuk izin dokter dari luar negeri, maka wewenang jatuh pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

"Yang mengatur adaptasi dokter luar negeri bukanlah IDI. Tapi, pemerintah yaitu Mendikbud dan KKI," kata dr Slamet pada detikcom, Senin (20/6/20220.

"Tugas IDI kan membantu pemerintah agar dokter yang melakukan praktik memenuhi syarat knowledge, skill, dan attitude sehingga masyarakat bisa terlindungi. Semua aturan yang membuat adalah pemerintah," lanjutnya.

Tudingan IDI yang disebut mempersulit izin praktik dan semacamnya disebut Slamet tidak berdasar.

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6137621/bantahan-idi-yang-dituding-persulit-izin-praktik-dokter-lulusan-ln