JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan lalu, tepatnya pada Kamis (9/6/2022), Sistem Pengadalian Banjir (Flood Controling System) yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta berhasil menjadi pemenang pertama dalam ajang IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2022 (SCAPA).

Sistem ini berhasil mengalahkan empat proyek lainnya yang masuk dalam nominasi Public Safety–Next-Generation Emergency Services.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui akun twitternya. Unggahan tersebut mendapatkan banyak pujian dari warganet.



Selain memberikan apresiasi atas prestasi ini, beberapa pengguna Twitter bahkan mengatakan Anies adalah sosok yang pantas maju sebagai calon presiden tahun 2024.

"Alhamdulillah. Selamat atas prestasi yang diraih.Semoga bpk bisa maju jadi Capres 2024 untuk Indonesia yang lebih baik,aman,adil dan makmur serta Indonesia bermartabat dikancah International," tulis @RohmatSudin



Sistem Pengendalian Banjir yang diimplementasikan oleh Kota Jakarta merupakan bagian proyek kota pintar untuk mendeteksi area yang berpotensi tergenang air.

Seperti dikutip dari laman resmi IDC, cara kerja sistem pengendalian banjir ini adalah melalui analisis prediktif sistem data dan pengetahuan historis yang telah dikumpulkan.

Analisis dilakukan untuk membantu meningkatkan kesadaran bencana, mempercepat respons berbasis sistem, dan pemantauan secara real time.

Dalam operasionalnya, sistem ini telah menggunakan kemampuan Artificial Intelligence (AI) perangkat IoT untuk menarik dan memproses sejumlah besar data dan sistem pembelajaran mesin (ML) untuk meningkatkan akurasi model.

Namun ternyata, di balik penghargaan internasional yang berhasil diraih oleh Anies, ada kerja senyap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI Kamis (9/6/2022), Basuki mengaku Kementerian PUPR menangani banjir rob di Sunda Kelapa. Padahal itu adalah tugas oleh Pemprov DKI.

"Kalau bencana alam memang saya sudah tidak lihat lagi provinsi atau kabupaten, seperti rob di Sunda Kelapa, itu harusnya tugas DKI (Jakarta), tapi saya tangani itu. Bahkan saya telepon pak wakil gubernur DKI (Ahmad Riza Patria) jangan dipublikasi," ujar Basuki.

Dikatakan Basuki, DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Sehingga pihak terkait pun harus ikut turun tangan, termasuk Kementerian PUPR.

"Karena itu (DKI Jakarta) Ibu Kota Negara jadi semua bertanggung jawab," tandasnya.

Sebagai informasi, banjir rob terjadi di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa pada awal bulan Desember tahun 2021.
sumber

Keren memang kerjanya Pak ....
(Pak siapa nih?)