- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KPK Kembali Tetapkan Budhi Sarwono sebagai Tersangka Suap
TS
yellowmarker
KPK Kembali Tetapkan Budhi Sarwono sebagai Tersangka Suap
Spoiler for Thread Sebelumnya:
13/06/2022, 17:49 WIB
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021). KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan pihak swasta Kedy Afandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Penulis Irfan Kamil | Editor Krisiandi
JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan Gratifikasi.
"Perlu kami sampaikan, saat ini, dalam pengusutan penyidikan perkara awal, tim penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (13/6/2022).
"Saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.
Dengan penetapan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi ini, KPK meminta partisipasi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini agar melaporkannya ke KPK.
"KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini dimana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada tim penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," tutur Ali.
Sebagai informasi, Budhi Sarwono kini masih menjalani penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
Dalam kasus suap pertamanya, Budi itu divonis hukuman delapan tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.
Budhi dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan mengondisikan perusahaan milik keluarganya dapat memenangkan proyek pengadaan infrastruktur di Banjarnegara.
Putusan yang sama juga diberikan kepada Kedy Afandi yang merupakan orang dekat Budhi Sarwono.
Keduanya juga dijatuhi pidana denda masing-masing Rp 700 juta. Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman enam bulan kurungan.
Quote:
Eks Jubir: KPK Sekarang Banyak Gimmick
Rabu, 8 Juni 2022 | 19:47 WIB
Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. (instagram @febridiansyah)
Ikbal Muqorobin
Editor: Yuli Terbit
HARIANTERBIT.com - Meningkatnya lembaga penegak hukum lain di tengah merosotnya tingkat kepercayaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bukti kerja lembaga tersebut.
Eks juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penilaian publik sejalan dengan kinerja lembaga itu.
"Itu menjadi bukti-bukti sebenarnya kalau penegak hukum itu bekerja, dalam artian yang sebenarnya. Maka publik akan melihat secara linier," ujarnya dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Rabu (8/6/2022).
Febri menyebut KPK era kepemimpinan Firli Bahuri banyak melakukan pencitraan melalui beberapa tampilan alias gimmick. Dia mencontohkan program Rompi Biru yang diluncurkan beberapa waktu lalu sebagai gimmick semata.
"Jangan pernah berfikir masyarakat akan tertarik dengan gimmick-gimmick yang disampaikan penegak hukum itu apalagi akan membantu meningkatkan proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum," urai Febri.
"KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimmick," lanjutnya.
Aktivis antikorupsi ini berharap agar KPK lebih sensitif dengan penilaian-penilaian yang timbul di masyarakat. Dia menyebut banyak sindiran yang diberikan soal program Rompi Biru di media sosial.
"Mestinya dilihat secara sensitif oleh pimpinan KPK. Saya yakin pegawai KPK resah dengan situasi yang ada saat ini. Karena itu tanggung jawab utama, kita harus tujukan kepada pimpinan KPK mulai pimpinan KPK dan empat wakil ketua KPK yang lain dan juga dewan pengawas," pungkas Febri.
Indikator Pokitik Indonesia merilia hasil survei periode 18 sampai 24 Mei 2022. Terkait dengan topik kepercayaan terhadap lembaga negara KPK berada di urutan 6. Di bawah TNI, Presiden, Polri, Kejaksaan Agung dan Pengadilan. ***
Quote:
Terima suap 10 miliar untuk musda partai adalah gimmick.
Keluar 600 jt dari kantong sendiri bukan gimmick.
Segera tangkap Harun Masiku karena cuma itulah satu2nya korupsi di Indonesia yang bukan gimmick.
Keluar 600 jt dari kantong sendiri bukan gimmick.
Segera tangkap Harun Masiku karena cuma itulah satu2nya korupsi di Indonesia yang bukan gimmick.
(feat.valkyr9)
Diubah oleh yellowmarker 14-06-2022 03:57
valkyr9 dan 37sanchi memberi reputasi
2
908
7
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan