JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memaparkan empat strategi pemerintah dalam mendorong percepatan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) halal.

"Pertama, mendorong segera terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi,” kata Wapres saat menghadiri penutupan Festival Syawal 1443 H secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Kamis 9 Juni, sebagaimana siaran pers yang diterima.

Wapres menyebutkan, KDEKS sudah terbentuk di Sumatera Barat dan akan disusul di Riau, Jawa Barat, dan lain-lain.

Langkah kedua, lanjut Wapres, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.

Wapres meminta pelaku UMK ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal, sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK, serta memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat.

Wapres pun menyampaikan apresiasi atas peran aktif LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia ini perlu terus dijaga, di antaranya melalui sinergi dengan lembaga terkait.

“Sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya,” harapnya.

Dia juga meminta LPPOM-MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK.

Langkah yang ketiga, menurut Wapres, berupa pembentukan dan optimalisasi kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.

Langkah keempat, yaitu dengan terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri, yang diharapkan memperkuat kapasitas dan kualitas industri produk halal.

Wapres optimistis dengan menguatnya implementasi strategi-strategi tersebut maka akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.

“Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar,” jelasnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menyampaikan Festival Syawal yang telah digagas sejak 2021, merupakan komitmen LPPOM MUI untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi produk halal Indonesia agar berdaya saing global.

Muti menambahkan, Festival Syawal pada 2022 difokuskan pada pelatihan bagi komunitas, penggiat, dan influencer halal demi memberikan pengetahuan tentang persyaratan kehalalan dan juga proses sertifikasi halal kepada UMK yang ada di Indonesia.

https://www.google.com/amp/s/voi.id/...gkan-umk-halal

Ringkasan:
1. Pertama, mendorong segera terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi.

2. bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.

3. pembentukan dan optimalisasi kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.

4. mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri, yang diharapkan memperkuat kapasitas dan kualitas industri produk halal.

Strategi dari Wapres syariah ini levelnya Top Down alias belum bisa secara langsung dilakukan perlawanan.. satu satunya perlawanan menurutku adalah kontra narasi syariah dan memboikot produk2 yang over eksposure syariah/halal nya seperti memboikot bank syariah..

Oligarki syariah di Indonesia ini diisi oleh Ngulama dan Ngustad Lc MA Narsistik.... Kalo kita tidak bisa engage to conflict dengan mereka, mereka akan berubah dari oligarki menjadi tirani.

Entah gimana cara melawan sebuah oligarki syariah yang sudah punya modal UU, badan oemerintahan (KNKES), pegawai yang dibayar mahal, Lembaga Buzzer Syariah yang dapat bantuan pemerintah, dan Influencer Syariah bodoh yang dapat banyak duit..


#TolakEkonomiSyariah
#GagalkanEkosistemBisnisSyariah