Sentimen Anti-Islam Menguat di India di Era Narendra Modi

Selasa, 07 Jun 2022 14:34 WIB


Sejumlah polemik yang berkaitan dengan sentimen anti-Islam menguat di India beberapa tahun ini sejak Narendra Modi menjadi perdana menteri. Perdana Menteri India Narendra Modi banyak didukung kelompok Hindu garis keras di India. (AFP/Money Sharma)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah polemik yang berkaitan dengan sentimen anti-Islam menguat di India beberapa tahun ini sejak Narendra Modi menjadi perdana menteri.

Terbaru demonstrasi dan kerusuhan terjadi usai dua politisi partai Bharatiya Janata (BJP) melontarkan pernyataan yang merendahkan Nabi Muhammad. Mereka menuntut kedua orang itu segera ditangkap.

Peristiwa itu bermula saat Juru bicara partai Bharatiya Janata (BJP), Nupur Sharma, mengejek Nabi Muhammad dalam debat televisi. Ia lalu panen kecaman dan mendapat hukuman berupa skorsing dari partai akibat perangainya.

Selain Sharma, staf media BJP, Naveen Kumar Jindal, juga dikeluarkan dari partai karena mengejek Nabi di media sosial.

Sebelumnya, pada Mei lalu, sejumlah ekstremis Hindu berniat menghancurkan Taj Mahal karena mereka meyakini bangunan itu berdiri di atas Kuil Siwa.

Kasus lain yang berkaitan dengan sentimen anti-Islam bahkan secara terang-terang dilakukan negara melalui aparat.

Salah satunya Pengadilan di India menilai memakai hijab bukan prinsip penting dalam Islam. Putusan itu muncul usai beberapa mahasiswa Muslim menuntut hak mereka mengenakan hijab di kampus Karnataka.

Lalu ada pula aparat kepolisian yang menghancurkan rumah penduduk karena diduga mereka beragama Islam usai bentrok Muslim-Hindu tak lama setelah festival Ram Navara berlangsung.

Dari jumlah kasus yang disebutkan itu tampak pihak yang kerap berseteru adalah Hindu radikal dan diam-diam disokong pemerintah.

Narendra Modi merupakan ketua BJP. Di pemerintahannya, ia telah mengubah India menjadi negara nasionalis Hindu yang otoriter.

Sikap yang demikian semakin terlihat saat parlemen mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.

Menurut laporan Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), kebijakan itu di antaranya amandemen undang-undang kewarganegaraan nasional yang dianggap mendiskriminasi umat Islam, dan penghapusan ketentuan otonomi yang diberikan ke Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India.

Kemudian serangan main hakim sendiri terhadap Muslim yang menjual atau mengonsumsi daging sapi, yang dilarang di sebagian besar India, dan penegakan peraturan yang mempersulit perkimpoian antara umat Hindu dan Muslim.



Menilik rekam jejak BJP dan Narendra Modi. (Money SHARMA / AFP)

BJP pernah menjadi afiliasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), kelompok Hindu di India yang tergila-gila dengan fasis Mussolini. Organisasi ini adalah induk supremasi Hindu: Hindutva, yang mana 'Hindu' tak ditentukan berdasarkan afiliasi agama tetapi kebangsaan, budaya dan ras.

RSS juga disebut organisasi Hindu ultrakonservatif yang mengabdikan diri untuk melestarikan dan memulihkan identitas Hindu di India, khususnya melalui pembentukan negara Hindu. Dan, Narendra Modi adalah anggota seumur hidup organisasi ini.

The Guardian menuliskan, RSS telah menunjuk dirinya sendiri sebagai penengah makna teologis dan arsitek negara-bangsa Hindu.

Sebelum Modi duduk di kursi perdana menteri, BJP lebih dulu mendapat popularitasnya di India.

Pada 1996, BJP mengantongi mayoritas kursi di parlemen untuk pertama kalinya. Partai ini menerapkan nasionalisme Hindu dan mendorong pelarangan penyembelihan sapi, daging yang dimakan umat Islam saat idul Adha, serta merebut kembali Kashmir sebagai wilayah India.

BJP semakin meraih popularitas di tingkat nasional dan negara bagian.

Pada 2001, Modi menjadi kepala menteri negara bagian Gujarat. Setahun setelahnya, serangkaian kerusuhan Hindu-Muslim di wilayah tersebut meletus.

Kejadian bermula saat kereta peziarah Hindu dari Ayodhya diserang dan dibakar ribuan penduduk desa yang diduga beragama Islam. Imbas insiden ini 60-orang tewas.

Serangan itu menyebabkan kerusuhan besar-besaran di Gujarat. Nama Modi pun semakin melambung di kalangan nasional dan internasional karena dianggap membenarkan tindakan pembunuhan orang tak bersalah. Ia juga menolak meminta maaf atas insiden tersebut.

Namun, kontroversi seputar peran Modi dalam kerusuhan tak menjadi titik hitam bagi BJP. Partai ini malah menunjuk Modi sebagai calon perdana menteri mereka pada 2013.

Sepanjang kampanye di tahun berikutnya, Modi berusaha menarik diri dari retorika Hindutva yang menjadi strategi andalan menggalang massa.

Alih-alih fokus ke perkembangan ekonomi cepat Gujarat, BJP secara keseluruhan masih menggunakan retorika nasionalis, termasuk para pemimpin yang menyerukan pengusiran Muslim dari daerah-daerah Hindu dan para pengkritik Modi untuk pindah ke Pakistan, demikian dikutip Asian Studies.

Modi telah menjadi advokat Hindutva sepanjang karir politiknya. Namun, sejak menjadi perdana menteri, ia juga menyadari perlunya menjaga ekstremis politik agar tak mengancam prospek pertumbuhan ekonomi India dan kemampuannya untuk menarik investasi internasional.

https://www.cnnindonesia.com/interna...narendra-modi/