Memasuki akhir kuartal kedua tahun 2022, sejumlah perusahaan yang diperdagangkan publik telah mengumumkan penggunaan laba perusahaan, apakah akan kembali masuk saldo perusahaan sebagai laba ditahan atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.

Di antara perusahaan tersebut terdapat pula emiten BUMN yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Bahkan sebagian emiten BUMN telah lebih dulu menyetor dividen dari laba bersih tahun 2021 kepada pemerintah RI.

Setidaknya terdapat sebelas emiten BUMN yang telah menyetor atau menentukan porsi laba yang akan dijadikan dividen.

Ada juga yang sudah membagikan dividen tapi angkanya relatif sangat kecil, sebagian sudah mengatakan tidak akan membagikan dividen, dan beberapa yang lainnya masih menderita kerugian sehingga tidak dapat membagikan dividen.

Sebelas perusahaan tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Tabungan Negara (BBTN), Bukit Asam (PTBA), Aneka Tambang (ANTM), Timah (TINS), Mitratel (MTEL), Semen Indonesia (SMGR), Telkom Indonesia (TLKM) dan Perusahaan Gas Negara (PGAS).

Secara total, pemerintah RI ditaksir dapat memperoleh dividen hingga Rp 41,01 triliun.

Berdasarkan nominal setoran, sektor perbankan menyumbang dividen terbesar, dengan porsi dari empat bank BUMN nyaris mencapai 60% total dividen yang diterima pemerintah. Sebagai catatan, emiten perbankan memang biasanya lebih awal melaporkan kinerja keuangan dan melakukan RUPST.

Bank BRI ditaksir membayar Rp 14,04 triliun dalam bentuk dividen kepada pemerintah RI, atau sekitar sepertiga dari setoran gabungan sebelas perusahaan tersebut. Sedangkan dividen yang diperoleh pemerintah dari Bank Mandiri, BNI dan BTN secara berurutan adalah Rp 8,75 triliun, Rp 1,63 triliun dan Rp 142 miliar.

Selanjutnya terdapat duo emiten telekomunikasi RI. Telkom Indonesia (TLKM) pekan lalu sepakat untuk menyisihkan sebagian laba bersih tahun lalu untuk dibagikan sebagai dividen. Dari angka yang telah ditentukan tersebut porsi yang menjadi hak pemerintah RI ditaksir mencapai Rp 7,74 triliun.

Sementara itu anak usaha Telkom yang baru melakukan pencatatan perdana tahun lalu yakni Mitratel diperkirakan menyetor dividen tunai kepada pemerintah senilai Rp 362 miliar.

Kemudian ada tiga emiten BUMN yang bergerak di sektor pertambangan dan masuk dalam konsorsium MIND ID, yang mana secara total ketiganya menyetor dividen kepada pemerintah dari operasi tahun lalu sekitar Rp 6,11 triliun.

Bukit Asam yang telah mengatakan akan membagikan seluruh laba bersih dalam bentuk dividen menjadi penyumbang terbesar. Dividen PTBA kepada pemerintah RI ditaksir mencapai Rp 5,21 triliun, sedangkan Aneka Tambang dan Timah masing-masing menyetor di kisaran Rp 605 miliar dan Rp 296 miliar.

Selanjutnya ada Semen Indonesia yang ditaksir menyetor dividen ke pemerintah senilai Rp 520 miliar.

Terakhir, ada juga Perusahaan Gas Negara (PGAS) yang telah melaksanakan RUPST Jumat (27/5) pekan lalu. Emiten BUMN yang merupakan anak usaha Pertamina ini berhasil meraup laba bersih senilai US$ 303,82 juta dan memutuskan untuk membagikan dividen tunai sejumlah Rp 3,01 triliun.

Ini merupakan langkah berbeda dari tahun lalu yang mana PGAS memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020. Dari jumlah tersebut, porsi pemerintah atas dividen tersebut ditaksir mencapai Rp 1,71 triliun.

Sebagai catatan pemerintah RI memegang 100% saham MIND ID dan Pertamina, serta 52,09% saham Telkom Indonesia.

https://www.cnbcindonesia.com/market...ri-11-bumn-ini