Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan bayar gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Rp4,17 triliun. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DKI Jakarta 2021.
"Pada sisi belanja, BPK juga menemukan beberapa permasalahan di antaranya kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kerja daerah, dan TPP (tambahan perbaikan penghasilan) sebesar Rp 4,17 miliar," ujar Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI Perwakilan DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari Detik, Selasa (31/5).
Selain kelebihan bayar gaji, BPK juga menemukan kelebihan bayar belanja barang dan jasa Rp 3,13 miliar serta kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp 3,52 miliar.

"BPK juga menemukan permasalahan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan atau KLB sebesar Rp 2,17 miliar, pencatatan aset ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya serta adanya 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat serta pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerja sama," ujarnya.
Lebih lanjut, BPK menyoroti lemahnya pendataan, penetapan, serta pemungutan pajak daerah. Hal ini berimbas berkurangnya pendapatan pajak daerah.
Dalam hal ini, terdapat 303 Wajib Pajak BPHTB yang telah selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan namun BPHTB-nya kurang ditetapkan sebesar Rp 141,63 miliar.
Secara umum, BPK menyematkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2021 Pemprov DKI.
Namun, BPK mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut maksimal 60 hari setelah laporan diterima. Hal ini sesuai Pasal 20 UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sumur

Trit kesukaan si @kelebihan.bayar nih