Anggaran tambahan yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag) untuk anggaran operasional haji reguler dan khusus senilai Rp1,46 triliun, membuat publik heran. Pasalnya Pengajuan anggran tersebut sangat terdesak.

Menurut Kemenag Anggaran tersebut digunakan salah satunya untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair.

Ketua Pemuda Madani Furqan Jurdi mempertanyakan keputusan Kemenang meminta penambahan anggaran fantastis itu. Menurut Dia, ini tidak wajar dan sangat terburu-buru.

"Kalau DPR menyetujui penambahan anggaran tanpa ada penjelasan secara komprehensif dari Kemenag dan Pemerintah Arab Saudi, itu sudah ngawur" Kata Dia.

Pasalnya Menurut Furqan, pengajuan penambahan anggaran tersebut terjadi dalam situasi ketika jamaah haji sudah mau berangkat ke Mekkah.

"Tiga hari lagi jamaah haji akan berangkat. Sementara Kementrian Agama Baru mengajukan anggaran penambahan, ini seperti mendikte DPR untuk menyetujui semua keinginan Kemenag. Dan anggaran yang dibutuhkan sangat besar, yaitu 1,5 triliun" Jelasnya.

Karena itu Pemuda Madani meminta DPR agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Karena itu, Melalui lembaganya Furqan Jurdi meminta DPR agar tidak asalan-asalan menyetujui Anggaran tersebut.

"DPR jangan mau didikte. Apalagi ini menyangkut uang jamaah haji. Jangan sampai uang jamaah yang akan berangkat tahun depan digunakan untuk tahun ini. Dan begitu seterusnya, uang jamaah haji menjadi tidak jelas pengelolaannya. Karena itu DPR harus mengusut pengelolaan uang jamaah haji di Kementrian Agama itu". Tegasnya Furqan Jurdi.

Sumber