JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mendirikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di semua provinsi sebagai perpanjangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pemerintah pusat.
"Kita akan membangun kelembagaannya (KNEKS) sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di semua provinsi," kata Ma'ruf usai rapat pleno KNEKS di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Ma'ruf menyebutkan, saat ini KDEKS sudah berdiri di Sumatera Barat, sedangkan pendirian KDEKS di Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur tengah berjalan.

Keberadaan KDEKS di daerah diyakini bakal memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu contohnya adalah adanya layanan syariah untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah berlaku di provinsi Aceh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku sekretaris KNEKS mengatakan, layanan serupa bisa dihadirkan di provinsi-provinsi lainnya didukung oleh keberadaan KDEKS di provinsi tersebut.
"Di mana nanti Komite Daerah Ekonomi Syariah sudah dan sedang dibentuk, ini akan makin mempercepat dan memberikan dukungan yang lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan," ujar Sri Mulyani.


Dikutip dari Kompas.tv, Sumatera Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki KDEKS.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi telah melantik anggota KDEKS di Padang, Sumatera Barat, Rabu (25/5/2022) .
Menurut Mahyeldi, visi misi yang dicanangkan oleh KDEKS sejalan dengan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Sumatera Barat.

Ia berharap KDEKS dapat menggerakkan lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi motor penggerak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang unggul dan berkelanjutan.

"Secara khusus, saya meminta kepada KDEKS agar menjadi motor penggerak dalam pembangunan usaha untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. Apalagi Sumbar direncanakan akan menjadi Pusat Industri Halal tahun 2024," kata dia.

https://www.google.com/amp/s/amp.kom...luruh-provinsi

Selama ini kita terlalu sibuk menolak syariahisasi di bidang politik.. tapi banyak yang tidak aware sudah merebaknya syariahisasi di bidang ekonomi.

Entah apa karena yang menggerakkannya dari NU dan MUI yang sekarang sudah bisa menyusup pemerintah yaini makruf amin kemudian orang2 pada permisif..

Aktivis ekonomi syariah sebenarnya pinter juga menggandeng pejabat daerah dan pusat untuk menyukseskan agenda oligarki syariah mereka.

Terlepas ada penolakan atau tidak dari pemerintah (oposisi), semoga masyarakat indonesia membuat gerakan menolak atau menghambat proses syariahisasi ekonomi secara bottom up dan informal...



#TolakEkonomiSyariah
#TolakSyariahisasiEkonomi

EKONOMI SYARIAH = KAPITALISME KRONI.