Jakarta, CNBC Indonesia - Petani sawit mulai terhimpit dengan harga tandan buah segar (TBS) yang terus jatuh akibat larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan beberapa produk turunannya. Petani sawit di daerah mengaku tidak kuat lagi menahan permainan harga oleh pabrik-pabrik kelapa sawit atau jejaring segelintir pengusaha.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI) pun menyatakan sikapnya. Mereka meminta agar kebijakan pembatasan ekspor kelapa sawit perlu dihentikan.

Kemudian mendorong Presiden untuk melawan Mafia minyak goreng dan segelintir pengusaha kakap


"Seluruh organisasi petani sawit SPKS, FORTASBI, ASPEKPIR, POPSI dan SPI meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut larangan sementara ekspor CPO. Kebijakan ini telah diberlakukan sekitar 2 minggu dan telah menimbulkan dampak negatif yang luar biasa kepada petani sawit dengan turunannya harga TBS di seluruh Indonesia dengan penurunan sekitar Rp. 1.000 - 1500/kg, sebagai contoh harga TBS petani di Sulawesi saat ini hanya berkisar Rp. 1500/kg dari harga sekitar Rp. 3000/kg sebelum kebijakan pelarangan ekspor CPO," demikian pernyataan bersama sejumlah organisasi petani sawit diterima CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Kondisi yang sama juga tentunya sama dengan daerah-daerah lainnya mulai dari wilayah sumatera sampai Kalimantan. Tidak hanya penurunan harga TBS petani juga di hadapkan dengan banyaknya pabrik kelapa sawit yang tutup dengan alasan tangki-tangki penampungan CPO penuh sehingga petani tidak bisa menjual TBSnya.

Meminta pemerintah, perusahaan sawit dan juga melalui pendanaan dari BPDPKS untuk mempercepat pembangunan kelembagaan petani sawit swadaya dan juga kemitraan antara petani dengan perusahaan. Selama ini pembangunan kelembagaan dinilai tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan perusahaan, termasuk BPDPKS.

Hal ini terbukti pada saat pemberlakuan kebijakan pelarangan CPO petani sawit swadaya lah yang banyak menderita karena dari sisi harga petani sawit swadaya di beli dengan harga di bawah ketetapan pemerintah sesuai Permentan No 1 tahun 2018, selain itu di beberapa daerah pembatas pembelian TBS oleh PKS banyak terjadi pada TBS petani sawit swadaya yang tidak bermitra dengan PKS.

"BPDPKS telah berdiri kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2015 dimana selama 8 tahun ini telah melakukan pungutan dana sawit sekitar Rp137,283 triliun. Dana ini mayoritas sekitar 80,16% hanya untuk subsidi biodiesel, sementara untuk petani sawit hanya sebesar 4,8% melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan kondisi seperti ini maka meminta pemerintah ke depannya bisa mengalokasikan dana BPDPKS secara adil kepada petani sawit," lanjut pernyataan bersama tersebut.

Petani sawit juga meminta agar pemerintah mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pabrik kelapa sawit (PKS) yang telah terbukti melakukan pembelian TBS petani sawit tidak sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh pemerintah atau melanggar permentan No 1/ 2018.

"Sebagai contoh di Kab. Mamuju Tengah, Sulbar beberapa perusahan yang melakukan pembelian TBS di bawah penetapan antara lain : 1. PT. Prima Nusa Global Lestari Rp.1.850, 2. PT. Trinity Palmas Plantation Rp. 1.700, 3. PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri 1.700, 4. PT. Astra Agro Lestari 2 Rp. 1.940. harga TBS sesuai ketetapan yaitu Rp. 3000/kg - 3100/kg, kondisini ini hamper terjadi di seluruh Indonesia di Kalimantan dan Sumatera," masih mengutip pernyataan bersama petani sawit Indonesia.

Sementara itu, Apkasindo hari ini menggelar aksi protes larangan ekspor CPO di depan Kemenko Perekonomian.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...um-mafia-sawit