Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai langkah reformasi perpajakan telah memberikan dampak positif terhadap reputasi Indonesia di mata dunia.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia kini dikenal karena berani melakukan reformasi perpajakan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, langkah reformasi tidak hanya akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan, tetapi juga kredibilitas APBN.

“[Indonesia] cukup memiliki reputasi karena bahkan di tengah-tengah pandemi kita melakukan reformasi di bidang pajak yang luar biasa,” katanya, dikutip pada Minggu (15/5/2022).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga APBN dapat kembali sehat. Salah satu langkah reformasi yang dilakukan, yaitu melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ruang lingkup pengaturan UU HPP juga luas, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen untuk menangani pandemi sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat. Dukungan dari sisi kebijakan fiskal juga diperlukan agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih kuat.

Dukungan fiskal tersebut menyebabkan APBN mengalami pelebaran defisit. Untuk itu, reformasi perpajakan harus dilakukan sehingga defisit mengecil dan APBN bisa kembali sehat.

Sri Mulyani menilai langkah reformasi akan membuat penerimaan pajak terus meningkat dan berkelanjutan. Hal itu berbeda dengan situasi saat ini ketika pengumpulan pajak turut menikmati berkah dari kenaikan harga berbagai komoditas.

Menurutnya, pemerintah akan mengalokasikan tambahan penerimaan pajak dari kenaikan harga komoditas tersebut untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi masyarakat.

“Saya rasa kita akan menyeimbangkan karena pajak bisa menguatkan APBN kita. Namun, jika eksesif pada saat ekonomi belum pulih, dia bisa juga melemahkan ekonomi kita lagi,” ujarnya.