JawaPos.com – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menuturkan bahwa pihaknya berharap Pemerintah segera menyediakan vaksin halal. Hal ini juga sejelan dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.

“Jadi pemerintah harus menjalankan putusan MA,” kata Amirsyah di Jakarta, Minggu (15/4).

Berdasarkan hasil survei Media Survei Indonesia (MSI) mengeluarkan data survei opini pemudik muslim tentang Vaksin Halal pasca putusan Mahkamah Agung. Dalam hasil surveinya dikatakan 83,5 persen masyarakat percaya masih MUI sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Covid-19.

Baca juga:

India Resmi Buat Kebijakan Pelarangan Ekspor Gandum Akibat Hal Ini

Selain itu 57,8 persen masyarakat sangat/cukup percaya bahwa adanya mafia vaksin, menjadi penyebab lambatnya pemerintah melaksanakan putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Sebanyak 38,2 persen masyarakat mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terkait penyediaan vaksin halal.
Oleh karena itu, Amirsyah meminta Pemerintah segera menyediakan vaksin halal. Dia mengungkapkan, jika hal tersebut tidak dilakukan akan memberikan dampak degradasi kepercayaan kepada Pemerintah.

“Kalau pemerintah tidak menyediakan, akan ada degradasi kepercayaan terhadap pemerintah,” tandasnya.

https://www.google.com/amp/s/www.jaw...n-halal/%3famp


Ane tanya orang orang yang di vaksin Pfizer dan Astra bilang mereka nggak peduli dengan Halal atau Haramnya Vaksin... Nggak seperti yang di Survey MUI


Btw ane sendiri dapatnya Astra zenecca juga sama sekali nggak peduli dengan halal/haramnya vaksin.



Semoga ada yang berani melakukan Judicial review UU JPH dan akhirnya dikabulkan oleh MK.