Penumpang gelap. Istilah ini bukan berarti penumpang kendaraan yang kulitnya berwarna gelap. Istilah penumpang gelap acap kali muncul di dunia perpolitikan Indonesia. Ia memiliki fraksa mana yang sama dengan terminologi yang dipakai untuk menjelaskan bahwa ada kekuatan tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari situasi politik tertentu.

Sering kali eksistensi kekuatan tersebut terlihat melebur pada pihak yang hampir sama tampilannya, namun di sisi lain mereka menyembunyikan agenda yang berseberangan dan justru bisa saja berakibat buruk bagi pihak-pihak yang ditumpangi.

Akibat buruk itulah yang nantinya akan menimpa nama baik dua elemen masyarakat terbesar di Indonesia, yakni mahasiswa dan buruh.

Mengapa bisa begitu? Apa hubungannya penumpang gelap dengan kelompok mahasiswa dan buruh? Mari kita simak paparan berikut.

Aksi mahasiswa 11 April 2022 membuahkan hasil yang signifikan dengan dipenuhinya tuntutan mahasiswa soal penghentian wacana jabatan presiden Jokowi tiga periode atau penundaan pemilu. Baik presiden maupun DPR menegaskan bahwa tidak ada agenda perpanjangan masa jabatan, penambahan masa pemerintahan Jokowi menjadi tiga periode, maupun penundaan pemilu.

Pemilu 2024 dilakukan sesuai jadwal, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi sekali lima tahun tersebut.

Secara logika, seharusnya tuntutan utama dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI (Seluruh Indonesia) yang menginginkan pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal sudah terpenuhi. Namun faktanya ada demo lanjutan tanggal 21 Mei 2022 di DPR yang malah ingin memakzulkan Presiden Jokowi.

Pada tanggal 21 April, terjadi aksi demo mengatasnamakan mahasiswa dan buruh yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Dalam aksi demo tersebut sempat beredar spanduk yang mendesak Jokowi mundur dari jabatan Presiden RI.

Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Maruf. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Meski membawa agenda yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gebrak menyatakan akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022, atau bertepatan pula dengan momentum reformasi sekaligus Hari Buruh (May Day) versi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) di mana aksi May Day sendiri sebenarnya digeser ke 14 Mei 2022 oleh KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

"Pada 21 Mei, bertepatan momentum reformasi. Siapkan kekuatan kita, sosialisasikan ke kampus-kampus, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa rakyat akan terus berjuang, rakyat akan terus bergerak," kata Sekretaris Jenderal KASBI, 21 April 2022.

Dengan kata lain ada agenda lain yang tengah dilakukan penumpang gelap dengan dalih demonstrasi membela hak rakyat yang dilakukan sekelompok buruh dan mahasiswa. Yakni pemakzulan Presiden Jokowi.

Terkait rencana aksi lanjutan yang berpotensi mengulang agenda untuk memakzulkan Presiden Jokowi pada 21 Mei 2022, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan, apalagi menggaungkan pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tolong hentikan demo-demo yang memicu kerusuhan, apalagi pemakzulan," ujar Jazilul, 10 Mei 2022.

Menurut Jazilul, menyampaikan aspirasi memang merupakan hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi dengan mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah kurang tepat.

Sumber : Tribunnews[Jelang Aksi 21 Mei, MPR: Hentikan Demo yang Mengarah pada Pemakzulan Jokowi]

Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago juga turut menentang bila aksi demo diupayakan untuk memakzulkan Pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Irma, unjuk rasa memang dijamin konsitutsi tapi jangan sampai ada upaya memakzulkan. Apalagi pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional.

“Pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional,” kata Irma, 11 Mei 2022.

Irma menilai pihak yang mendesak Presiden Jokowi mundur, belum memahami peraturan yang ada. Ia pun mewanti-wanti pihak yang berdemonstrasi untuk tidak mengklaim diri atas nama seluruh rakyat Indonesia.

Sumber : Medcom [Rencana Demo Pemakzulan Jokowi Dinilai Tak Paham UU]

Sementara anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menilai negara memang harus memberikan ruang kepada siapa pun menyampaikan aspirasinya. Namun, Bambang menganggap demo untuk memakzulkan Presiden Jokowi tidak perlu untuk disampaikan.

"Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang, 10 Mei 2022.

Bambang juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjawab tegas menolak wacana tersebut.

Sumber : JPNN [Bambang Golkar Sebut Demo Boleh, Makzulkan Jokowi Jangan]

Maka kita bisa bayangkan bahwa demo 21 Mei 2022 yang bertepatan pula tanggalnya dengan kejatuhan Presiden RI ke-2 tahun 1998 dapat menjadi momentum bagi penumpang gelap kontra pemerintah yang menyatu di bawah nama buruh untuk mencari simpatisan massa aksi dan menyebarkan isu pemakzulan terhadap Presiden RI.

Momentum peringatan Hari Reformasi 21 Mei juga akan dimanfaatkan kelompok kontra pemerintah melakukan propaganda agar mahasiswa ikut meramaikan aksi.

Padahal seyogyanya demo dengan isu makzul tersebut tidak ada urgensinya sama sekali sebab tuntutan demo besar-besaran mahasiswa pada 11 April 2022 telah dijawab Presiden dan DPR, dengan menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal. Apalagi pemakzulan presiden hanya bisa dilakukan parlemen.

Pelaksanaan Aksi Buruh oleh buruh yang memiliki agenda berbeda tentu akan menimbulkan polemik dan mudah disusupi oleh kelompok yang akan menimbulkan kerusuhan seperti Anarko. Belum lagi pada media sosial, pelaksanaan aksi buruh kemungkinan akan dimanfaatkan kelompok kontra pemerintah menuntut turunnya Presiden Jokowi.

Viralisasi lewat media sosial akan dimanfaatkan kelompok anti pemerintah untuk membuat polarisasi (Pro dan Kontra) masyarakat terhadap peringatan hari reformasi untuk memakzulkan Presiden RI.

Semua itu dapat terjadi karena ada penumpang gelap yang memiliki agenda tersembunyi dengan memanfaatkan beberapa nama kelompok terbesar di negeri ini, yakni mahasiswa dan buruh.

Jangan sampai para penumpang gelap tersebut berhasil menjalankan aksinya mewacanakan pemakzulan pemerintahan Jokowi. Hal yang berujung pada kerusuhan dan polarisasi serta pada akhirnya menyeret nama baik mahasiswa dan buruh ke dalam lumpur.