Solo - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi. PDIP menilai Fahri selaku mantan pimpinan DPR seharusnya paham bahwa Ketua DPR tak ada urusan dengan lelang itu.
"Mas Fahri (Hamzah) pernah jadi Wakil Ketua DPR RI, pastinya sangat paham betul mekanisme penganggaran," demikian ditegaskan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Indra Permana, dalam keterangannya kepada detikJateng, Senin (9/5/2022).

Dede menjelaskan bahwa setiap alat kelengkapan dewan (AKD) bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian dilakukan harmonisasi di Banggar.

Sedangkan persoalan lelang gorden yang dipersoalkan tersebut, kata Dede, adalah bagian tugas kerja dari kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekjen DPR.

"Gorden itu kan wilayah BURT dan Sekjen DPR. Tidak ada urusannya dengan Ketua DPR. Mas Fahri seharusnya paham betul itu karena pernah menjabat pimpinan DPR," tegas Dede.

"Mas Fahri tidak bisa melakukan hal yang demikian kepada Ketua DPR (mendesak bertanggung jawab). Ini sudah merupakan character assasination," lanjut politikus PDIP tersebut.

Meskipun demikian, lanjutnya, selaku Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menugaskan sudah menugaskan kepada Fraksi PDIP di DPR untuk melakukan audit kebijakan gorden yang dipersoalkan tersebut.

"Ada arahan khusus dari Mbak Puan untuk melakukan audit," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar. Fahri Hamzah meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.

"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri sambil menyertakan emoticon senyum saat dihubungi, Sabtu (7/5).



Lebih lanjut Fahri Hamzah berbicara terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.

"Pimpinan DPR harus memisahkan pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Harusnya Senayan itu dikelola dalam satu kesatuan kelembagaan. Ada dua infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini mengaku sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini. Menurutnya, DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi pemerintah.

(mbr/ahr)

sumber detik com

setau saya fahri ini pendukung ganjar selain terorist munarman