Ekonom menilai larangan ekspor CPO lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, salah satunya kehilangan devisa. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi).


Kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan nyaris dua pekan terakhir boleh dibilang belum berbuah manis.

Tengoklah, harga minyak goreng, baik pasar tradisional maupun ritel modern masih dibanderol cukup tinggi. Toh, kalaupun harga agak miring, lebih dikarenakan promo yang digelar sebagian pelaku usaha.

Tidak cuma itu saja, pasokannya pun belum membanjiri pasar seperti sedia kala, terutama pada minyak goreng curah. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang pasar.

Alih-alih berhasil menurunkan harga minyak goreng, larangan ekspor CPO malah membuat pengusaha kelapa sawit menjerit. Bagaimana tidak? Larangan ini mengancam tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rusak.

Belum lagi efek domino yang ditimbulkan akibat kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi itu mulai dari pengolahan minyak sawit yang terhenti, petani yang menunda panen kelapa sawit, hingga pohon sawit yang rusak akibat TBS yang tidak dipanen.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyebut pengolahan minyak sawit akan berhenti sementara kalau pasokan CPO sudah melampaui kecukupan di dalam negeri.

"Kalau yang sudah ada di tangki timbun tidak bisa dijual, otomatis nggak bisa kami mengolah lagi, nggak bisa kirim dari pabrik kelapa sawit. Kalau nggak bisa mengolah, maka nggak bisa beli TBS," kata Mukti.

Akhirnya, ia menyebut pengolahan TBS kelapa sawit akan berhenti karena stok CPO dalam negeri sudah penuh. Ini akan membuat TBS yang belum diolah rusak dalam kurun waktu 24 jam.

"Petani akan menunda panen, kalau nggak bisa diserap untuk apa dipanen dan (TBS) itu kalau dibiarkan di pohon bisa jadi racun, karena kan kalau panen itu membersihkan pohon, bisa rusak di pohon," kata Mukti.

Laporan Gapki menyebutkan rata-rata stok CPO dalam negeri berkisar 4 juta-5 juta ton per bulan dengan sebagian berada di tangki dan beberapa sedang dalam perjalanan.

Struktur pasar minyak sawit Indonesia sebanyak 70 persen di antaranya diperuntukkan ekspor. "Dua pertiga kan, dua pertiga ini sekarang kami serap ke dalam negeri semua," jelas Mukti.

Maka itu, ia khawatir jumlah pasokan CPO di dalam negeri melebihi kebutuhan domestik yang jauh lebih rendah dibandingkan total ekspor yang mencapai 70 persen.

"Penambahan domestik itu tidak akan bisa lebih. Misalnya, di situasi normal 30 persen untuk konsumsi domestik, kemudian sekarang digelontorkan untuk minyak goreng? Naiknya berapa persen sih, masa sampai 50 persen, ya nggak mungkin juga," terang dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai larangan ekspor CPO sejatinya menimbulkan banyak dampak krusial. Mulai dari harga TBS yang jatuh hingga munculnya ekspor-ekspor ilegal yang berdampak pada raibnya devisa negara.

Menurut Bhima, sejak awal pemerintah sudah diingatkan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak solutif dan kontraproduktif.

"Sekarang mulai dirasakan oleh stabilitas nilai tukar rupiah karena devisa yang hilang juga cukup besar," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/5).

Kebijakan ini dikhawatirkan memicu sejumlah pengusaha melakukan ekspor ilegal. Ekspor ilegal ini bisa membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk biaya pengawasan.

"Jadi ini kehilangannya sangat besar baik dari sisi industri, ekosistem sawit, dan keuangan negara," katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mencabut larangan ekspor CPO. Apalagi, saat ini kondisi CPO sudah melebihi kapasitas yang dibutuhkan dalam negeri.

"Ya jadi ini sebaiknya harus segera dicabut, jadi pekan ini harus dicabut. Semakin cepat, semakin baik pencabutan larangan ekspor CPO, karena nggak bisa pasokannya oversupply diserap di dalam negeri," terang Bhima.

Menurut dia, kapasitas kelapa sawit yang oversupply akan susah terserap baik oleh swasta, BUMN hingga BUMD. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan yang lebih serius seperti harga TBS yang semakin jatuh.

"Kenapa tidak menyelesaikan harga minyak goreng? Karena pengusaha yang rugi dilarang ekspor, margin produk turunan CPO khususnya minyak goreng itu dinaikkan untuk kompensasi kerugian dan biaya pergudangan CPO yang terus naik," jelasnya.

Biaya pergudangan itu lah yang kemudian dibebankan kepada konsumen minyak goreng.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan enggan berkomentar perihal desakan sejumlah pihak untuk mencabut larangan tersebut.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Veri Anggrijono mengatakan bahkan menolak memberikan pernyataannya. "Nanti pak Menteri saja yang jawab ya,"katanya belum lama ini.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan pemerintah harus segera mencabut kebijakan larangan ekspor CPO.

Saat ini, katanya, harga sawit turun drastis menjadi Rp800 hingga Rp1.200 per kg untuk perkebunan swadaya.

"Dalam hitungan bulan saja petani sudah betul-betul teriak. Harganya kan sekarang Rp800- Rp1.200 per kg untuk perkebunan yang swadaya, itu jauh banget dari harga yang Rp3.500. Jadi, hanya seperempatnya dari harga yang biasa," tutur Faisal.

Tak hanya itu, jika dalam tiga bulan aturan ini tidak dicabut, dikhawatirkan akan berimbas pada pemberhentian pegawai perusahaan CPO dan minyak goreng.

"Jadi, memang mesti segera direspons ini, karena satu efek terhadap minyak goreng gak ada. Kedua, ini malah menimbulkan masalah di hulu dan merusak iklim bisnis dan mata pencaharian petani sawit," imbuhnya.

Lebih lanjut untuk mengantisipasi agar sawit yang telah dipanen tidak busuk, Faisal menambahkan agar perusahaan segera mengolah sawit-sawit itu, baik menjadi minyak goreng, biodiesel hingga oleokimia. "Cuma stoknya jadi banyak banget, karena kan kebutuhan dalam negeri hanya 30 persen," tandasnya.


https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...ripada-manfaat