Aneka Tantangan bagi Indonesia Jadi Juru Damai Rusia-Ukraina

Sabtu, 7 Mei 2022 | 23:41 WIB

Tentara Ukraina berdiri di atas kendaraan pengangkut personel lapis baja (APC), tidak jauh dari garis depan dengan pasukan Rusia, di Distrik Izyum, Kharkiv pada 18 April 2022. (FOTO: ANATOLII STEPANOV / AFP)

JAKARTA, investor.id  - Politisi PDIP Said Abdullah mengungkapkan tentangan yang dihadapi Indonesia jika menjadi juru damai Rusia dan Ukraina. Menurut Said, sebenarnya posisi Indonesia dengan politik luar negerinya yang bebas aktif sangat menguntungkan untuk menjadi juru damai Rusia dan Ukraina.
"Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini cukup menguntungkan. Sebab Indonesia memiliki legitimasi politik dan moral dari para pihak yang bersengketa. Terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi tambahan bekal yang memadai untuk menguatkan perannya (menjadi juru damai)," ujar Said kepada wartawan, Sabtu (7/5/2022).
Ada sejumlah tantangan bagi Indonesia untuk menjadi  juru damai bagi konflik Rusia-Ukraina. Pertama, proposal perdamaian yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh Ukraina. Pasalnya, Putin menghendaki demiliterisasi Ukraina, menjadikan Ukraina sebagai negara netral, pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta denazifikasi.
Menurut Said, tuntutan Putin sama dengan mengakui disintegrasi teritorial Ukraina dan pelucutan militer Ukraina sebagai negara berdaulat. "Terhadap klaim tuntutan kemerdekaan atas Donetsk dan Luhansk, Indonesia sebaiknya mendorong dilakukan referendum rakyat setempat secara fair, dan Indonesia dapat menawarkan sebagai bagian dari joint committee untuk melaksanakan referendum tersebut. Hasil referendum dapat menjadi acuan kedua belah pihak," tandas Said.
Tantangan kedua, kata Said, dukungan NATO terhadap Ukraina, terutama bantuan peralatan perang, serta pengiriman tentara bayaran ke Ukraina, serta berbagai provokasi latihan militer di Polandia justru kontraproduktif bagi terciptanya upaya damai Rusia dan Ukraina. Namun, Said mengakui tanpa dukungan nyata dari NATO, sulit bagi Ukraina untuk memiliki posisi tawar yang sejajar dengan Rusia di meja perundingan.
"Indonesia dapat menawarkan kedua belah pihak untuk gencatan senjata terlebih dahulu, dan secara bertahap membuat kesepakatan, walaupun belum mungkin secara keseluruhan agenda, sambil merumuskan peta jalan jangka panjang," imbuh Ketua Banggar DPR ini.
Tantangan ketiga, kata Said, egoisme Amerika Serikat dan sekutunya khususnya Inggris untuk secara bertahap menganulir berbagai sanksi, terutama sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia. Indonesia, kata dia, bisa memanfaatkan momentum forum G20 untuk menganulir secara bertahap sanksi ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya.
"Tantangan yang bakal dihadapi Indonesia adalah egoisme Amerika Serikat dan Inggris yang terus menegaskan dirinya sebagai kekuatan adidaya, dan tidak menghendaki Rusia sebagai kekuatan militer terbesar kedua dunia melampaui kekuatannya. Terlebih lagi, jika ada perang dan ada andil Amerika Serikat didalamnya otomatis menguntungkan eksistensi military industrial complex," jelas Said.
Tantangan keempat adalah peran PBB yang tumpul dalam mengupayakan berbagai penyelesaian sengketa di banyak wilayah. Said menilai Rusia sudah tidak percaya dengan PBB karena pengaruh Amerika Serikat dan aliansinya sangat kuat dalam menentukan suara di internal PBB. 
"Atas keadaan ini, bisa jadi Rusia memandang PBB bukanlah tangan yang adil untuk ikut andil sebagai juru damai. Terbaru Rusia seolah memberi 'kode' bagi Sekjen PBB Antonio Guteres saat berkunjung ke Kiev beberapa waktu lalu dengan menjatuhkan rudal disekitar kawasan pertemuan Guteres dengan Zelensky," tutur dia.
"Menimbang posisi ini, sebaiknya Indonesia lebih prioritas menempuh jalur non PBB, serta dalam jangka panjang mendorong reformasi PBB agar lebih setara dan demokratis," kata Said menambahkan.
Tantangan kelima adalah perang urat syaraf para tokoh tokoh kedua belah pihak, termasuk NATO di media massa masih akan menjadi bensin penyulut api konflik di Ukraina. Menurut dia, Indonesia melalui forum G20 dapat mendesak pihak pihak yang terlibat dalam sengketa Ukraina dan Rusia, termasuk para pemimpin NATO agar lebih puasa bicara.
"Indonesia perlu mendorong  berbagai pernyataan publik lebih produktif bagi terciptanya upaya damai dikedua belah pihak, serta mengajak para jurnalis internasional sebagai bagian dari peace keeper," ungkap dia.
Lebih lanjut, Said mengatakan sudah menjadi perintah konstitusi bahwa Indonesia menghendaki penghentian peperangan di Ukraina, mendorong para pihak menempuh jalan perundingan sebagai jalur penyelesaian konflik, serta tidak memihak. Meskipun secara geopolitik, Indonesia dikepung oleh pakta pertahanan FPDA atau Five Power Defence Arrangements dan poros Tiongkok.
FPDA adalah pakta pertahanan yang merupakan Persemakmuran Inggris (Inggris, Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru). Indonesia, kata Said, tidak mungkin ke Poros Tiongkok karena 'bentrok' dengan Tiongkok di laut Natuna Utara atas klaim Tiongkok melalui nine dash line yang tidak berdasar pada hukum laut internasional. 
"Jadi, Indonesia teguh dengan politik luar negeri yang bebas, yang berarti bukan dari berbagai aliansi atau pakta pertahanan. Walau begitu Indonesia memandang penting untuk aktif dalam menempuh perdamaian dunia melalui berbagai saluran diplomasi internasional yang sah," pungkas Said. (YUS)

https://investor.id/international/29...i-rusiaukraina