Jakarta -

Anggota DPR Masinton Pasaribu pernah berbicara terkait kasus korupsi minyak goreng (migor) untuk mendanai agenda penundaan pemilu. Masinton kini membeberkan alasannya menghubungkan dua hal tersebut.

Awalnya Masinton berbicara terkait kelangkaan minyak goreng yang dialami Indonesia selama berbulan-bulan. Persoalan ini, kata dia, tidak bisa dibaca hanya masalah teknis.

"Peristiwa berbulan-bulan kita harus baca begini, kalau kita cuma baca sepotong ada pelanggaran, ada penyelundupan, it's okay, (tapi) kita harus lihat berbulan-bulan negara lumpuh tak mampu atasi itu. Ini bukan suatu persoalan yang menurut saya by teknis apa segala macam. Katakan begini, it's okay, 'kalau gue mau kontribusi kasih gue keleluasaan dong, kasih gue keleluasaan, harga internasional tinggi ini'," kata Masinton di acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (4/5/2022).

Masinton mengakui memang penegak hukum tengah mengusut kasus korupsi minyak goreng tersebut dan tidak boleh diintervensi dengan pendapat politik. Meski begitu, dia kembali menegaskan persoalan minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukan persoalan biasa lantaran terjadi selama berbulan-bulan.

"Ini harus kita baca utuh dengan peristiwa berbulan-bulan tadi. Nggak mungkin kebetulan, dan negara nggak bisa ngapa-ngapain, kalau cuma mafia tok selesai itu sebentaranlah. Nah sekarang 'kalau gue mau kontribusi harga internasional tinggi, kasih gue keleluasaan dong. DMO 20%', nggak ada tuh di atas kertas semua, dia kirim barang terus. Iya dong?" ucap Masinton.

Lebih lanjut, Masinton lantas menjelaskan alasannya yang kemudian menghubungkan kasus minyak goreng ini untuk membiayai agenda tunda pemilu. Dia menyinggung adanya sejumlah petani sawit korporasi besar yang dimobilisasi untuk mendukung penundaan pemilu.

"Korelasi berikutnya ada petani petani plasma, petani sawit binaan dari beberapa korporasi besar tadi yang sebagai intinya dimobilisasi untuk dukungan 3 periode, dan itu kan butuh biaya, iya kan? Terus deklarasi dimana-mana, itu semua butuh biaya," ujarnya.

"Kita harus baca ke sana, kalau ini terungkap, ini adalah kejahatan yang extraordinary, maka mengungkapnya harus dengan kekuatan yang extraordinary, nggak bisa dibaca linear atau parsial tadi," lanjut Masinton.

Politisi PDIP ini lalu menyebut persoalan minyak goreng ini dibahaskan sebagai bagian dari kekuasaan. Menurutnya, ini berbahaya ketika kepentingan oligarki ada di atas kepentingan negara menyediakan komoditi untuk masyarakat.

"Itu yang saya bahasakan sebagai oligarki tadi, bahaya benar ketika kepentingan oligarki mampu mengalahkan kepentingan negara dalam hal penyediaan bahan komoditi dasar buat masyarakat, iya kan? Negara nggak berdaya berbulan-bulan. Nggak bisa kita pandang begitu aja," jelasnya.
Baca juga:
Akankah Kejagung Usut Info Masinton soal Korupsi Migor untuk Tunda Pemilu?
Respons Kejagung

Pihak Kejaksaan Agung menjawab tudingan yang sempat disampaikan oleh Masinton terkait kasus korupsi minyak goreng untuk membiayai penundaan pemilu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebut penyidik kasus minyak goreng saat ini fokus terhadap hal yang dapat membuktikan dugaan korupsi terkait minyak goreng ini.

"Tidak sejauh itu. Penyidik itu fokus pada pembuktian perkara yang ditangani," ucap Ketut saat dimintai konfirmasi, Senin (25/4).

Ketut menjelaskan pihaknya hanya akan memanggil saksi yang dapat membuktikan dugaan korupsi soal pemberian izin ekspor CPO. Dia mengimbau agar kasus korupsi minyak goreng ini tak dikaitkan dengan politik.

"Yang dipanggil sebagai saksi sudah tentu yang terkait dengan pembuktian perkara. Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan politik dan sebagainya," ujarnya.

https://news.detik.com/berita/d-6063...nundaan-pemilu