Bisnis.com, JAKARTA- Salah satu capaian yang tanpa segan dipamerkan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur, khususnya keberhasilan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol selama tujuh tahun belakangan, bahkan diklaim melampaui realisasi jalan tol selama 40 tahun.

Hingga 2014, sebelum Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi memegang tampuk kepemimpinan, total panjang jalan tol hanya 780 kilometer. Kini total panjang jalan tol yang dimiliki Indonesia sepanjang 1.900 kilometer.

Jaringan jalan tol itupun dianggap penting untuk menghubungkan Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Memang, pembangunan infrastruktur darat tersebut tak lagi sekadar fokus di Jawa.

"Pada 2014 kita dorong betul [pembangunan] jalan tol agar semuanya tersambungkan baik Trans Jawa, Trans Sumatera, dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Dalam tujuh tahun ini [pembangunan jalan tol] sudah 1.900 kilometer," tutur Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).

Jokowi menilai kendala pembangunan jalan tol selama ini adalah pembiayaan yang hanya bertumpu pada APBN dan keuangan BUMN. Alternatif lain tidak coba digali, dengan memanfaatkan swasta maupun pendanaan dari luar negeri. "Atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun tidak berjalan dengan baik," ucapnya.

Oleh sebab itu, salah satu solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur yakni melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesian Investment Authority (INA). Melalui sovereign wealth fund tersebut, pemerintah akan mengundang investor luar untuk mendorong optimalisasi aset infrastruktur di Indonesia.

Adapun, peran INA tidak hanya untuk menarik investasi dari luar dalam bentuk ekuitas, melainkan juga untuk menanamkan dana investasi untuk proyek strategis nasional.

Hingga saat ini, setidaknya ada 54 proyek jalan tol di seluruh Indonesia, yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan RPJMN 2020-2024, dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN hanya bisa menyediakan sekitar 37 persen untuk pendanaan. "APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan. Ini belum lagi saat negara menghadapi shock seperti pandemi di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa kemudian berpindah prioritas," jelasnya.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan jalan tol bukan tanpa cela. Salah satu kritik tajam dilontarkan Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu.

Dia menyindir Jokowi yang hanya fokus mengurus jalan tol yang notabene berbayar, bukan jalan negara yang gratis. "Bpk Presiden yth, biar informasi imbang :1. presiden sbmlnnya bangun jln negara GRATIS slm 10 thn 11.812 km atau 1.181 km/thn. Bpk bangun jalan negara slm 6 thn hanya 592 km atau hanya 98 km/thn," tulis Said Didu di akun Twitter pribadinya @msaid_didu, dikutip Sabtu (16/4/2022).

Sejalan dengan itu, kritik lainnya yaitu pemerintah dianggap membebani keuangan negara dan BUMN melalui utang untuk pembangunan jalan tol. "BUMN skrg terbelit utang krn bangun tol BERBAYAR yg rugi. Semoga jelas," tambahnya.

Di sisi lain, keberadaan jalan tol pada kenyataannya saat ini diandalkan masyarakat selama mobilitas mudik Lebaran. Tol Trans Jawa, Trans Sumatra, hingga sebagian Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi. Jadi, mana lebih baik, membangun dengan utang atau tidak punya jalan tol?



Sumber :
https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/...-mudik-lebaran