Australia Tuduh China Suap Negara untuk Bujuk Sepakati Kerja Sama

Senin, 25 Apr 2022 11:22 WIB


Australia tuduh china menyuap negara demi mendapat kesepakatan setelah Beijing menyepakati pakta pertahanan dengan Kepulauan Solomon. (Foto: AFP/MANDEL NGAN)

Jakarta, CNN Indonesia -- Australia menuduh China melakukan praktik suap guna mendapat persetujuan dalam sejumlah kesepakatan internasional.

Tudingan keras itu diutarakan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton setelah baru-baru ini China menyepakati pakta pertahanan dengan Kepulauan Solomon yang membuat Amerika Serikat dan sekutu marah.

"China tak mengikuti aturan kami. Jika Anda melihat apa yang terjadi di Afrika ada pembayaran suap," kata Dutton kepada Sky News seperti dikutip AFP pada Minggu (25/4).

Ia kemudian berujar, "Kami tak pernah bisa bersaing dengan cara seperti itu. Kami punya nilai dan aturan hukum yang kita pegang."

Namun Dutton tak memberikan tanggapan saat ditanya secara spesifik apakah suap yang dilakukan China terkait kesepakatan keamanan dengan Kepulauan Solomon.

"Kenyataanya China telah berubah. Tindakan campur tangan asing yang luar biasa agresif dari China, kesiapan menyuap untuk mengalahkan negara lain agar bisa membuat kesepakatan, itulah realitas China modern," tegas dia.

Sebelumnya, Kepulauan Solomon meneken kesepakatan dengan militer China soal keamanan pada 19 April lalu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Australia dan Amerika Serikat, selaku sekutu dekat pulau itu.

Mereka khawatir Solomon akan menjadi pangkalan militer China di kawasan Pasifik Selatan, yang berjarak kurang dari 2.000 km dari pantai Australia.

Tempo hari, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan kemungkinan China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon akan menjadi "ancaman besar" bagi negaranya.

"Bekerja sama dengan mitra kami di Selandia Baru dan tentu saja Amerika Serikat, saya berbagi garis merah yang sama dengan yang dimiliki Amerika Serikat soal ini," kata dia.

Ia kemudian melanjutkan, "Kami tidak akan punya pangkalan angkatan laut militer China di wilayah kami, di depan pintu kami."

Menanggapi respons Australia, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian menuduh politisi Australia melakukan "diplomasi koersif" di wilayah tersebut.

AS bahkan memperingatkan secara langsung soal dampak pakta tersebutke Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, saat delegasinya berkunjung ke pulau itu.

Delegasi AS itu dipimpin Koordinator Dewan Nasional Keamanan Indo-Pasifik, dan Kurt Campbell dan Sekretaris Pembantu untuk Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink.

"[Pakta itu] berpotensi berdampak pada keamanan regional. Jika [China] memperluas militer secara permanen, proyeksi kekuasaan atau pangkalan militer, AS akan punya kekhawatiran secara signifikan dan merespon dengan tepat," demikian menurut pernyataan resmi Gedung Putih.

Sementara itu, Sogavare menegaskan secara spesifik jaminan keamanan tersebut.

"Tidak akan ada pangkalan militer, tidak ada kehadiran jangka panjang dan tidak ada kemampuan proyeksi kekuatan, seperti yang dia katakan di depan umum," tegas dia.

China mengaku pakta itu akan membantu Kepulauan Solomon menjaga ketertiban sosial, penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Demi membangun hubungan diplomatik dengan China, pemerintahan Sogavare memutuskan hubungan dengan Taiwan pada September 2019 lalu.

November lalu, protes terhadap pemerintahan Sogavare berkobar. Sebagian gedung terbakar imbas kerusuhan tersebut.

Protes itu sebagian dipicu kemiskinan pengangguran, dan sentimen anti-China juga disebut-sebut berperan.

https://www.cnnindonesia.com/interna...ati-kerja-sama