Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diminta untuk melakukan efisieni khusunya efisiensi terhadap anggaran, misalnya menunda proyek-proyek strategis nasional termasuk seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Efisiensi dilakukan demi untuk membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi, serta LPG 3 kg dan tarif listrik.

Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai jika defisit kembali membengkak karena subsidi energi, lantaran pemerintah tidak menaikkan harga, maka efisiensi belanja pemerintah dan penundaan mega proyek seperti IKN wajib dilakukan.

Menurut dia anggaran pembangunan proyek IKN sebaiknya dapat difokuskan terlebih dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi di dalam negeri. Mengingat, kebutuhan dana untuk proyek ini mencapai ratusan triliun rupiah.

"Sebagai bayangan IKN menurut Bappenas butuh setidaknya Rp 468 T dan 53,3% akan diambil dari APBN hingga 2024, ujar Bhima kepada CNBC Indonesia Kamis (14/4/2022).


Bhima menyebut tidak ada jalan lain untuk mengatasi membengkaknya subsidi energi ini selain efisiensi. Pasalnya, urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi, bukan justru pemindahan gedung pemerintahan.

"Ini masalahnya pemerintah itu sadar atau tidak ya, bahwa jurang bahaya ekonomi di depan mata?," ungkap Bhima.

Sementara itu, Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, bahwa pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN pada tahun depan. Adapun dana yang disiapkan berkisar Rp 27 hingga Rp 30 triliun.

Kelak, dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru yang di Kalimantan Timur. "Kita dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan belanja pembangunan ibu kota negara baru yaitu Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14/4/2022).

Selain untuk pembangunan infrastruktur dasar, dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun gedung pemerintahan, hingga simpul konektivitas di sepanjang jalan ibu kota baru Kalimantan Timur.

"Di bidang pendidikan seperti sarana prasarana sekolah dan kesehatan. ini mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," kata Sri Mulyani

Secara garis besar, pemerintah kembali mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur untuk tahun depan berada di kisaran Rp 367 - Rp 402 triliun. Ini merupakan bukti pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan.

"Tahun depan masih diberikan anggaran yang cukup signifikan dalam rangka menyelesaikan program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, transmisi gas dari Cirebon Semarang, jaringan irigasi," katanya.

"Selain itu infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur teknologi informasi seperti satelit dan BTS," jelasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menilai bahwa kenaikan BBM dan LPG bersubsidi, hingga tarif listrik akan berdampak cukup besar dari sisi pertumbuhan ekonomi. Khususnya bagi Indonesia yang berupaya untuk pulih ke kondisi sebelum pandemi covid-19.

"Tapi dengan terjadinya inflasi akhir-akhir ini apalagi kalau sampai itu dinaikkan LPG dan BBM yang disubsidi dampaknya akan lebih besar dari inflasi yang sudah sudah. Karena cakupannya luas dan dampaknya ada efek domino," ujarnya.

Menurut Faisal, BBM yang disubsidi tidak hanya berpengaruh pada biaya transportasi saja, melainkan juga bahan pangan pokok. Selain masyarakat miskin yang terdampak, pelaku usaha mikro yang menggantungkan LPG 3 Kg juga baka terdampak.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ek-ikn-ditunda