PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang konversi PT Bank Riau Kepri menjadi bank syariah.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Riau Sugeng Pranoto. Persetujuan tersebut resmi ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik pada Rabu (13/4/2022) lalu di Jakarta.

Agenda itu turut dihadiri Komisaris Utama BRK Syahrial Abdi dan Direktur Kepatuhan Risiko Bank Riau Kepri Fajar Restu. Lalu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Mamun Solihin dan Ketua Pansus Perda Karmila Sari.

Perda tersebut merupakan perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Meski sudah disetujui Kemendagri, kata dia, status BRK syariah belum resmi karena harus disahkan dulu melalui rapat paripurna. Untuk itu, Banmus DPRD Riau akan menjadwalkan agenda paripurna untuk pengesahan persetujuan konversi BRK jadi bank syariah.
"Baru sebatas disetujui Perdanya, belum dijalankan. Harus ketuk palu dulu disahkan di sidang paripurna," tutur Sugeng.

Rencananya, paripurna pengesahan BRK menjadi syariah nanti akan dihadiri Gubernur Riau Syamsuar dan Kemudian Dirut BRK Andi Buchari.
Setelah memiliki payung hukum, lanjut politikus PDIP ini, maka secara resmi sistem perbankan bank daerah tersebut akan berubah dari konvensional menjadi perbankan syariah.
"Dan nanti akan ada disalurkan penyertaan modal senilai Rp100 miliar ke BRK Syariah," ucapnya.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

Sumber 


Pemprov Riau Bego' banget.. Kebanyakan pencitraan 


Tulisan Ahli keuangan Mahmoud A. El-Gamal, Ph.D dari Amerika