Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi besar-besaran secara serentak digelar kemarin. Mereka turun ke jalan, meminta isu penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan.

Di tengah hiruk pikuk perpanjangan masa jabatan, CNBC Indonesia mendapatkan dokumen Indonesia Maju 2045. Ini merupakan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam timeline dokumen tersebut, rencana pemerintah menjadikan Indonesia masuk ranking 10 tertinggi PDB dunia bakal terjadi di 2035-2036. Sementara Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045.

Dokumen yang dikeluarkan Kemenko Perekonomian tersebut, dipastikan pemilu dilakukan pada 2024. Dan pada 2025 akan ada Presiden yang baru atau New Leader.

Dokumen ini tidak menunjukkan sama sekali perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Berikut dokumen yang dimaksud:


Dokumen 2045

Sebagai informasi, Ini bukan kali pertama isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode mengemuka ke publik. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu ini pernah membuat gaduh saat ramai usulan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada akhir 2019.

Pada saat itu, ada sejumlah elite politik mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula kalangan yang menginginkan agar masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Dua tahun isu tersebut hampir tenggelam tak pernah terdengar, tiba-tiba para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendukung Jokowi lanjut tiga periode.

Saat pertama kali muncul wacana penambahan masa jabatan pada 2019 lalu, Jokowi dengan tegas menolak. Kepala negara bahkan merasa ditampar dengan munculnya isu tersebut, dan menganggap orang yang melontarkan ide ini hanya ingin mencari perhatian dan berniat buruk.

"Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, pada 2 Desember 2019 lalu.

Jokowi mengaku tidak menolak wacana amandemen UUD 1945 jika materi pembahasannya berkaitan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, jika melebar terlalu jauh Jokowi menilai tidak perlu adanya amandemen.

Jokowi dalam akun Instagram resminya juga pernah angkat bicara perihal perpanjangan masa jabatan presiden. "Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya," katanya.

Pada awal tahun ini, jajaran menteri yang kerap menyuarakan masa perpanjangan jabatan presiden kemudian mendapatkan teguran dari Jokowi. Jokowi tak ingin lagi jajarannya menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan urusan perpanjangan. Enggak. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," tegasnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-lagi-presiden

Pak jokowi memang luar biasa..