- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Sisi Geopolitik dan Letak Penetapan IKN di Kaltim Sangat Tepat


TS
lingkarpolitik
Sisi Geopolitik dan Letak Penetapan IKN di Kaltim Sangat Tepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan serta pembangunan IKN tersebut mempunyai dampak positif. Salah satunya dapat dilihat melalui peran geografi.
Mantan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Periode 2014-2018 Asep Karsidi mengatakan, jika melihat dari sisi geopolitik dan letaknya penetapan IKN di Kalimantan Timur itu sudah sangat tepat.
“Bahwa geopolitik merupakan dasar politik untuk menyusun geostrategi. Yang menjadi basisnya ialah aspek geografi, oleh karena itu memerlukan pemikiran baru berbasis digital di era milenial,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Peran Geografi dalam Menganalisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara’, yang diadakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi dan Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Uhamka, Sabtu (9/4/2022).
Dosen Universitas Indonesia (UI) ini melihat aspek perkembangan kegiatan ekonomi di era digital saat ini, Indonesia telah memasuki era borderless. Berbagai kegiatan telah mengalami distrupsi, diantaranya terdisrupnya batas wilayah dalam kegiatan bisnis layanan jasa (services), seperti pada sektor jasa penginapan yang tidak perlu memiliki hotel, namun bisnis ini tumbuh pesat lintas batas wilayah.
“Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemikiran baru tentang geopolitik sebagai dasar geostrategis NKRI. Pemindahan ibu kota negara juga merupakan salah satu geostrategi untuk menjawab tantangan di era milenial digital dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik,”pungkasnya.
Dosen Geografi Unisma Rasminto menambahkan, berbicara mengenai proses pemindahan ibu kota, secara historis tidak hanya terjadi di era Presiden Jokowi saja. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, sang presiden telah menyatakan keinginan pemindahan ibu kota pada upacara peresmian kota Palangka Raya. Namun sayangnya, ide dan gagasan tersebut harus kandas karena gejolak politik nasional yang terjadi pada masa itu.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) itu melanjutkan, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan (growth pole) yang merepresentasikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada skala makro secara abstraksi keruangan.
“Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, baik yang bersifat memencar (centrifugal) maupun bersifat menarik (centripetal),” ujarnya.
Kekuatan ekonomi tersebut kemudian akan mendorong terciptanya hubungan dinamis di antara sektor-sektor ekonomi yang ada.
“Pembangunan IKN harus berdayakan potensi sumber daya nasional. Sehingga dapat mendorong kemajuan nasional sesuai indikator pembangunan nasional dan kemandirian serta kedaulatan ekonomi nasional,”ujarnya.
Selain itu kata dia, pembangunan IKN Nusantara tidak boleh melupakan masyarakat dan Kota Jakarta. Karena perlu adanya perumusan hukum terkait status Provinsi Jakarta sesegera mungkin, apakah berupa Kota Bisnis atau Niaga.
“Sehingga pemindahan IKN tidak berdampak serius pada aspek ekonomi daerah dan masyarakat Jakarta serta status aset infrastruktur negara, terutama gedung pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam kepentingan nasional,” pungkasnya.
sumber : https://edukasi.okezone.com/read/202...m-sangat-tepat
Mantan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Periode 2014-2018 Asep Karsidi mengatakan, jika melihat dari sisi geopolitik dan letaknya penetapan IKN di Kalimantan Timur itu sudah sangat tepat.
“Bahwa geopolitik merupakan dasar politik untuk menyusun geostrategi. Yang menjadi basisnya ialah aspek geografi, oleh karena itu memerlukan pemikiran baru berbasis digital di era milenial,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Peran Geografi dalam Menganalisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara’, yang diadakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi dan Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Uhamka, Sabtu (9/4/2022).
Dosen Universitas Indonesia (UI) ini melihat aspek perkembangan kegiatan ekonomi di era digital saat ini, Indonesia telah memasuki era borderless. Berbagai kegiatan telah mengalami distrupsi, diantaranya terdisrupnya batas wilayah dalam kegiatan bisnis layanan jasa (services), seperti pada sektor jasa penginapan yang tidak perlu memiliki hotel, namun bisnis ini tumbuh pesat lintas batas wilayah.
“Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemikiran baru tentang geopolitik sebagai dasar geostrategis NKRI. Pemindahan ibu kota negara juga merupakan salah satu geostrategi untuk menjawab tantangan di era milenial digital dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik,”pungkasnya.
Dosen Geografi Unisma Rasminto menambahkan, berbicara mengenai proses pemindahan ibu kota, secara historis tidak hanya terjadi di era Presiden Jokowi saja. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, sang presiden telah menyatakan keinginan pemindahan ibu kota pada upacara peresmian kota Palangka Raya. Namun sayangnya, ide dan gagasan tersebut harus kandas karena gejolak politik nasional yang terjadi pada masa itu.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) itu melanjutkan, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan (growth pole) yang merepresentasikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada skala makro secara abstraksi keruangan.
“Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, baik yang bersifat memencar (centrifugal) maupun bersifat menarik (centripetal),” ujarnya.
Kekuatan ekonomi tersebut kemudian akan mendorong terciptanya hubungan dinamis di antara sektor-sektor ekonomi yang ada.
“Pembangunan IKN harus berdayakan potensi sumber daya nasional. Sehingga dapat mendorong kemajuan nasional sesuai indikator pembangunan nasional dan kemandirian serta kedaulatan ekonomi nasional,”ujarnya.
Selain itu kata dia, pembangunan IKN Nusantara tidak boleh melupakan masyarakat dan Kota Jakarta. Karena perlu adanya perumusan hukum terkait status Provinsi Jakarta sesegera mungkin, apakah berupa Kota Bisnis atau Niaga.
“Sehingga pemindahan IKN tidak berdampak serius pada aspek ekonomi daerah dan masyarakat Jakarta serta status aset infrastruktur negara, terutama gedung pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam kepentingan nasional,” pungkasnya.
sumber : https://edukasi.okezone.com/read/202...m-sangat-tepat




MasterSims dan jerryreality850 memberi reputasi
2
813
4


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan