Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melakukan sidak ke salah satu pemasok minyak goreng. Dalam sidak tersebut, Ganjar temukan fakta jatah minyak goreng curah untuk Jawa Tengah yang dijadwalkan datang pada 3-4 april, hingga hari ini belum datang.

Awalnya Ganjar datang ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), untuk mengecek keberadaan minyak goreng curah yang dikirim pemerintah pusat untuk Jawa Tengah. Dalam rapat awal, stok itu akan tiba ke Jateng pada 3-4 April 2022 sebanyak 3000 ton.

"Ini belum datang? Berarti itu kosong ya tangkinya? Kan katanya datang tanggal 3 April," tanya Ganjar.

Manajer Perwakilan PT PPI, Aby, menjelaskan jika ada keterlambatan pengiriman minyak goreng dari Kalimantan ke Jawa Tengah.

"Problemnya dari kesiapan produsen pak, dan lama perjalanan dari Kalimantan ke sini. Besok juga yang datang hanya 2600 ton," ucapnya.

Mendengar itu nada bicara Ganjar tambah meninggi. Ia mengatakan, jatah minyak goreng curah untuk Jateng itu harusnya datang pada 3 April 2022 sebanyak 3000 ton, bukan 2600 ton.

"Ini siapa yang ngawasi kalau soal gini, kemarin itu rapatnya resmi lho pak. Kita jangan di PHP, makanya saya ngecek langsung ini. Jangan kebangetan lah, kita itu pemerintah, menjadi institusi yang dipercaya rakyat," tegas Ganjar.

Ganjar kemudian meminta PT PPI untuk memastikan kedatangan minyak goreng curah itu. Ia juga meminta agar laporan distribusi diberikan setiap hari.

Selain ke PT PPI, Gubernur juga memastikan pasokan minyak goreng curah di PT RNI. Selain dua anak perusahaan BUMN itu, dicek pula pemasok minyak goreng curah dari swasta, yakni PT Best.

Usai melakukan pengecekan, Ganjar mengatakan bahwa memang terjadi keterlambatan pengiriman minyak goreng curah ke Jateng. PT PPI sebagai penanggungjawab diminta lebih tegas terkait hal ini.

"PPI lambat ini, harusnya datang tanggal 3 tapi baru besok. Ini kita mesti serius betul karena presiden sudah perintahkan begitu, ya yang di bawah bekerjanya harus benar. Kalau tidak, kita mendapat tamparan keras dari rakyat," tegasnya.

Ia juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait perubahan kuota, dari semula 3000 ton menjadi 2600 ton. Sebab, dari total itu, hanya bisa menutupi kebutuhan Jateng selama dua minggu. (ari)


Sumber :
https://m.kumparan.com/tugujogja/gan...p6AzwGEwe/full