Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa tantangan saat ini adalah ketidakpastian global. Berimplikasi kepada semua negara yang juga mengalami kesulitan ekonomi.

Presiden Jokowi, oleh karenanya menekankan, tentang pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi mengarahkan kepada para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, dan jajaran BUMN untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Disamping itu juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Presiden Jokowi menegaskan “Ya, produk dalam negeri. Saya memberi target hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri”.

Presiden Jokowi juga menyampaikan permintaan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar menyediakan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui platform yang tersedia.

Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan tersebut dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia”.

Acara tersebut dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, pimpinan BUMN, TNI-Polri, serta para gubernur. Adapun kegiatan ini berlangsung di Bali pada Jumat, 25 Maret 2022.

Kepala Negara menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jokowi meminta agar segera mendorong UKM-UKM di daerah itu untuk masuk ke e-Katalog sebanyak-banyaknya.

Jokowi, sampai merinci anggaran yang bisa dibelanjakan, ia mengungkapkan selama ini pihak-pihak masih membeli barang-barang impor. Padahal, menurut Kepala Negara, kita memiliki (produk dalam negeri).

Disampaikan Jokowi bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di (Pemerintah) pusat itu Rp 526 triliun. Sedangkan di para (Pemerintah Daerah) gubernur, bupati, wali kota tersedia Rp535 triliun. BUMN juga ada sebanyak Rp420 triliun.

Dikatakan Jokowi, jika sebanyak 40 persen saja anggaran-anggaran tersebut dipakai untuk belanja membeli produk dalam negeri, maka hal itu sudah bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Pada saat yang sama dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

"Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen", kata Jokowi.

Ditegaskan Presiden bahwa bila sebanyak 40 persen anggaran tersebut dimanfaatkan untuk belanja membeli produk buatan dalam negeri maka belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen.

Sementara dari pembelanjaan APBN dan APBD bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 1,5 hingga 1,7 persen.

"Ini kan dua persen lebih. Tidak usah cari ke mana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita (tapi) kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita tidak melakukan ini," tegas Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta supaya jajaran kementerian dan pemerintah daerah (Pemda) tidak melanjutkan tradisi untuk membeli barang-barang impor.

"Beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor bayangkan bapak/ibu, kita beri pekerjaan ke negara lain. Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana. Bukan di sini," ungkap Jokowi.

Padahal jika kementerian, pemda, dan BUMN membeli dan belanja barang dalam negeri maka menurut Presiden, akan mempunyai tambahan modal dan investasi di kalangan pengusaha dalam negeri. Tentunya, dengan ini dapat pula membuka lapangan pekerjaan di tanah air.


sumber : https://prsoloraya.pikiran-rakyat.co...k-dalam-negeri