Amnesty Sarankan Pemerintah Tunda Pelaksanaan Pemekaran Papua

Polda Papua akan menambah jumlah personel Brimob ke Yahukimo pascaricuh unjukrasa.


Mahasiwa melakukan aksi di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022). Aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tersebut dibubarkan polisi karena tidak memiliki memiliki izin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Amnesty Internasional Indonesia menyarankan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelaksanaan pemekaran wilayah daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat. Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid mengatakan, penundaan tersebut untuk mencegah terjadinya aksi dan demonstrasi anarkistis.

Sebab, masih ada penolakan di Bumi Cenderawasih atas pembagian wilayah baru di provinsi paling timur Indonesia tersebut. “Situasi demonstrasi berhubungan dengan protes warga Papua atas rencana pemekaran di wilayah Papua (dan Papua Barat) bisa diredam jika pemerintah memutuskan untuk menunda pemekaran wilayah,” ujar Usman dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Ia mengatakan, pemerintah punya alasan objektif untuk menunda pemekaran tersebut. Karena Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II 2021 saat ini, sedang dalam proses gugatan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

UU Otsus Papua, menebalkan klausul untuk memecah Papua dan Papua Barat menjadi lima bagian, dengan membentuk tiga provinsi baru. Yakni Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Namun pemecahan Bumi Cenderawasih menjadi lima provinsi tersebut, juga mendapat penolakan politik dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Gugatan uji materi UU Otsus Papua yang dimotori MRP itu, sampai saat ini belum diputus MK. Sebab itu, kata Usman, alasan hukum tersebut dapat menjadi landasan objektif bagi pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemekaran di Papua dan Papua Barat, yang mendapat penolakan masif oleh orang-orang asli Papua (OAP).

“Pemerintah seharusnya bijaksana menunda seluruh pelaksanaan UU Otsus Papua, sampai MK menjatuhkan putusan terkait uji materi,” kata Usman.

Penundaan tersebut, menurut Usman, dapat menjadi solusi sementara bagi pemerintah, untuk meredam aksi-aksi protes, sembari membuka ruang dialog dengan warga Papua, maupun Papua Barat. “Selama pemerintah diam dan tidak mengambil solusi, gelombang aksi unjuk rasa akan terus terjadi. Bahkan situasi akan terus memanas yang mengakibatkan korban-korban sipil berjatuhan,” ujar Usman.

Aksi menolak pemekaran DOB Papua dan Papua Barat masif terjadi di kota-kota besar di Bumi Cenderawasih. Pekan lalu, aksi penolakan menurunkan jumlah massa ribuan orang di Waena, dan Jayapura. Aksi penolakan juga terjadi di Wamena, Jayawijaya, juga di Timika, dan Serui. Kemarin (15/3/2022) aksi ribuan massa menolak DOB Papua, dan Papua Barat, tumpah di Dekai, Yahukimo.

Aksi-aksi tersebut, berujung pada kericuhan. Demonstrasi penolakan di Yahukimo, bahkan memakan dua korban jiwa meninggal dunia akibat peluru tajam kepolisian yang berusaha membubarkan paksa aksi protes. Selain dua korban jiwa warga sipil, aksi protes di Yahukimo, juga mengakibatkan sedikitnya empat orang tertembak peluru tajam dan dilarikan ke rumah sakit.

Satu anggota kepolisian, pun menjadi korban luka-luka setelah massa protes melakukan aksi petugas yang melakukan pembubaran paksa. Polda Papua, dan Polres Yahukimo bertanggungjawab atas pembubaran paksa yang berujung pada kematian peserta aksi protes tersebut.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal mengatakan pembubaran paksa tersebut, lantaran terjadi gesekan antara warga biasa, dengan massa protes. “Ada masyarakat yang berunjuk rasa melakukan pembakaran terhadap ruko-ruko milik warga, dan bangunan-bangunan di sekitar Kantor Kominfo,” ujar Kamal, Selasa (15/3/2022).

Kepolisian, kata Kamal, berusaha mencegah, namun terjadi perlawanan yang juga menyebabkan petugas kepolisian mengalami luka-luka. “Terdapat korban dari warga biasa, dan petugas kepolisian sendiri,” ujar Kamal. Dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada Republika, Rabu (16/3), kata Kamal, Polda Papua, akan menambah jumlah personel Brimob ke Yahukimo, untuk menormalkan situasi keamanan, pascaricuh.

Dikatakan Kamal, jumlah personel kepolisian yang siaga di Yahukimo tercatat ada sekitar 600 anggota. Itu terdiri dari 200 personel Satgas Damai Cartenz, dan 400 personel tetap di Polres Yahukimo. Kata Kamal, Polda Papua akan menambah dua peleton personel Brimob untuk memperkuat pengamanan.

“Untuk menciptakan situasi yang kondusif, dan rasa aman masyarakat di Yahukimo, penambahan personil Brimob akan dilakukan,” kata Kamal. Ia mengatakan, kloter pertama penambahan personel Brimob, sudah tiba di Bandara Nop Goliat di Dekai, Rabu (16/3) siang waktu setempat.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap kepada Republika.co.id mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab atas kerusuhan berulang yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Kata dia, rangkaian kekerasan yang terjadi di Papua, dan Papua Barat disebabkan karena keengganan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat asli Papua, atas masa depan Papua itu sendiri.

Kata dia, ‘keras kepala’ pemerintah tetap tutup mata dan telinga atas penolakan warga Papua, dan Papua Barat yang menolak pemekaran, dan pembentukan DOB.

“Pemekaran tidak ada menguntungkan rakyat Papua. Hanya menguntungkan investor dan kaum elite Papua, dan Jakarta. Rakyat Papua, punya hak demokrasi, dan hak politik untuk menolak otonomi khusus, dan pemekaran wilayah Papua, dan Papua Barat,” ujar Ones, Rabu (16/3).

Ones menambahkan, warga Papua, akan terus melakukan aksi unjuk rasa penolakan, untuk memastikan rencana pemerintah memecah Papua, dan Papua Barat menjadi banyak provinsi.

https://m.republika.co.id/berita/r8u...an-papua-part2