BPJS Kesehatan bukan lagi hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan melainkan juga digunakan sebagai syarat urus STNK dan SIM hal ini sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 yang diterbitkan oleh presiden joko widodo.
sesuai salah satu Isi Inpres tersebut berkenaan dengan urusan SIM dan STNK harus memiliki kartu BPJS. [motorplus-online.com akses 04-04-2022].
Perlu diketahui bersama bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (yang di singkat JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk PNS, Penerima Pensiunan PNS dan Tentara Nasional indonesia/Kepolisian republik indonesia, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa [id.m.wikipedia.org, akses 05-04-2022]
Mengapa rakyat dipaksa mempunyai BPJS Kesehatan? Bukankah jika ingin menerima fasilitas pelayanan kesehatan yang spesial sesuai harapan pasien, kita harus membayarnya dengan uang cash? Yang mana hal itu tidak mungkin dilakukan dengan kartu BPJS Kesehatan.
Tidak hanya itu, sesuai pengalaman saya pribadi selama menggunakan pelayanan kesehatan saya tidak pernah menggunakan kartu BPJS kesehatan bukan karena saya tidak punya kartu tersebut tapi karena sakit yang saya derita tidak terkafer di bpjs.
Lalu apakah orang yang sakit harus milih-milih penyakit sesuai kereteria BPJS?
memangnya tuhan kasih pilihan ke kita? "kamu mau sakit yang mana silahkan pilih".
Apa hubungannya BPJS Kesehatan dengan SIM dan STNK. Apa ia bayar administrasi SIM bisa menggunakan kartu BPJS?