Industri terpal plastik dalam negeri tengah mengajukan penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Pasalnya, serbuan terpal plastik impor asal China kembali menguasai pasar dalam negeri dan menggerus pasar produsen lokal.

"Kami lagi mengajukan laporan ke KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Kami diminta menyampaikan data yang lengkap. Sebenarnya sebelum Covid-19 kami sudah ajukan, tapi keburu Covid lalu datanya belum terkumpul, sekarang kita mulai lagi. Kami sedang menunggu data BPS untuk tahun 2021," kata Sekjen Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/3/2022).

Sebab, lanjut dia, untuk mengajukan permohonan safeguard, industri harus menunjukkan data selama 3 tahun berturut. Pengajuan dapat dilakukan melalui asosiasi mewakili industri. Dimana, permohonan mewakili lebih dari 50 persen penguasaan pasar domestik.


"Kami harus sampaikan bukti injury industri di dalam negeri akibat impor yang masuk. Mulai data impor sampai data domestik. Data 3 tahun berturut, harus data lembaga resmi. Karena itu kita tunggu dari BPS," ujarnya.

Fajar menuturkan, pada tahun 2019, konsumsi terpal plastik di dalam negeri mencapai 30 ribu ton, sementara impor sebanyak 15.600 ton. Kemudian tahun 2020 konsumsi nasional mencapai 26.290 ton, sedangkan impor 10 ribu ton.

"Memang tahun 2020 turun. Tapi, itu turun karena konsumsi memang sedang tertekan akibat pandemi Covid-19. Pasarnya memang menyusut," kata Fajar.

Saat ini, kata dia, ada 6 industri terpal plastik di dalam negeri.

"Tapi yang mengajukan hanya 2, karena mereka sudah mewakili pasar 57%. Dan mereka juga anggota kami, sedangkan 4 lainnya bukan," jelasnya.

Perusahaan terpal plastik di dalam negeri, kata dia, juga adalah produsen karung plastik.

"Biasanya mereka switching di mesinnya. Dengan begitu arus kasnya terjaga. Begitu permintaan terpal plastik naik mereka produksi terpal, saatnya produksi karung mereka switch," katanya.

Produksi karung dan terpal dilakukan bergantian sehingga bisa saling menopang efisiensi pabrik.

"Tapi, kalau lama-lama nggak bisa produksi terpal lagi karena nggak bisa jualan karena produk impor, berarti mereka hanya bisa produksi karung plastik. Arus kas mereka terganggu dan akan membebani. Saat ini saja utilisasi industri terpal kita sudah tinggal 32-33%," kata Fajar.

Sebenarnya, jelasnya, pemerintah telah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) pada akhir tahun 2016, selama 3 tahun.

"Tapi karena sudah normal waktu itu, kita tidak mengajukan perpanjangan. Ternyata tahun 2018 mulai masuk lagi dan banjir lagi terpal plastik impornya, terutama dari China," kata Fajar.

Sementara itu, Ketua KPPI Mardjoko mengatakan, pengenaan safeguard dimungkinkan jika memenuhi persyaratan dilakukan penyelidikan. Antara lain, kata dia, adanya tren kenaikan impor selama minimal 3 tahun terakhir. Juga, terjadinya kerugian serius diderita oleh industri dalam negeri.

"Dan, adanya hubungan sebab akibat antara tren kenaikan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius serta jumlah produksi pemohon sudah mayoritas sehingga mewakili produksi nasional 50% plus 1%," jelas Mardjoko kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/3/2022).

KPPI, ujarnya, akan melakukan penyelidikan atas permohonan disampaikan oleh siapa pun asalkan memenuhi persyaratan.

"Informasi yang kami terima, Inaplas masih mengumpulkan data dan dokumen pendukung lainnya," kata Mardjoko.

sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-acak-pasar-ri