JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan pelaporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan catatan keras bagi Indonesia.

"Laporan yang disampaikan Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations (PIANGO) merupakan catatan pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan dari Tahun 1990 sampai Tahun 2016," kata dia kepada satuharapan.com di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada hari Jumat (27/5).

Dia juga mengatakan masyarakat Papua saat ini menjadi perhatian dunia, terbukti dengan adanya laporan pelanggaran HAM ke PBB.

"Senjata yang diberikan kepada personel sebenarnya untuk melindungi masyarkat tetapi kondisinya senjata tersebut digunakan secara tidak manusiawi kepada masyarakat Papua. Pada saat masyarakat Papua menyampaikan aspirasi untuk merdeka, aparat memberlakukan mereka secara tidak manusiawi padahal mereka hanya menuntut merdeka karena tidak sejahtera," kata dia.

Dia juga mengingatkan aparat agar tidak mengeluarkan senjata saat masyarakat Papua menyampaikan aspirasi untuk merdeka karena masyarakat intenasional memperhatikan masalah Papua saat ini.

"Penanganan-penanganan masyarakat Papua agar tidak mengunakan senjata tetapi menggunakan pendekatan kemanusiaan karena masyarakat Papua merupakan bangsa Indonesia, harus dilindungi, kalau mereka demo berikan mereka ruang untuk melakukan aksi unjuk rasa," tambah dia.

Sumber:satuharapan.com/read-detail/read/pelanggaran-ham-papua-dibawa-ke-pbb-catatan-keras-untuk-ri

Sekjen PBB Ban Ki-moon Terima Laporan Pelanggaran HAM Papua
Kamis, 26 Mei 2016 | 13:13 WIB


TEMPO.CO, Istanbul - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul "We Will Lose Everything" diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016.

Duituturaga mempresentasikan laporan tersebut kepada Ban Ki-moon pada hari kedua KTT Kemanusiaan Dunia (WHS). Laporan itu kemudian diserahkan dan diterima asisten Sekretaris Jenderal PBB.

Di akhir KTT, Duituturaga sempat melakukan percakapan singkat dengan Ban Ki-moon. Penyerahan laporan tersebut dilakukan setelah pada pleno hari pertama WHS Duituturaga diizinkan meminta intervensi PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "PIANGO memuji penutupan kamp Manus Pengungsi di Papua New Guinea. Kita prihatin tentang konflik di pusat penahanan Nauru, dan kami meminta intervensi PBB untuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat," ucap Duituturaga, seperti dilansir laman berita Pina pada 25 Mei 2016.

Duituturaga menambahkan, PIANGO mewakili 21 LSM dari seluruh Pasifik yang telah berkomitmen menuntaskan masalah kemanusiaan.

WHS yang berlangsung pada Senin-Rabu, 23-25 Mei 2016, diikuti 9.000 peserta dari 173 negara, terdiri atas 55 kepala negara, ratusan perwakilan sektor swasta, serta ribuan orang dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah.

Sumber:tempo.co/read/news/2016/05/26/118774251/sekjen-pbb-ban-ki-moon-terima-laporan-pelanggaran-ham-papua