Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Ukraina dikabarkan telah mengumpulkan lebih dari US$10 juta atau setara Rp 143 miliar dalam bentuk donasi cryptocurrency untuk membantunya melewati invasi brutal dari Rusia.
Akun Twitter resmi pemerintah Ukraina pada hari Sabtu (26/2/2022) memposting alamat untuk dua dompet kripto, satu hanya menerima bitcoin dan yang lainnya mengambil ether dan tether, token yang melacak nilai dolar AS.

Pada hari Minggu, dompet-dompet itu telah mengumpulkan uang kripto senilai US$ 10,2 juta, menurut penelitian dari perusahaan analitik blockchain Elliptic. Dana jutaan dolar ini disumbangkan ke organisasi non-pemerintah yang mendukung militer Ukraina.


Sekitar US$ 1,86 juta dari uang yang disumbangkan ke pemerintah Ukraina dihasilkan melalui penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan, atau NFT, yang awalnya dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk pendiri WikiLeaks Julian Asengas, kata Elliptic. NFT adalah aset digital unik yang dirancang untuk mewakili kepemilikan barang virtual, seperti karya seni atau karakter video game.
Total sumbangan crypto kepada pemerintah Ukraina dan LSM yang mendukung militer sekarang mencapai US$ 16,7 juta, menurut Elliptic.

"Aset kripto seperti Bitcoin telah muncul sebagai metode crowdfunding alternatif yang penting," tulis Tom Robinson, kepala ilmuwan Elliptic seperti dikutip dari CNBC International, Senin (28/2/2022) "Mereka mengizinkan sumbangan cepat lintas batas, yang melewati lembaga keuangan yang mungkin memblokir pembayaran ke kelompok-kelompok ini."

Militer Ukraina awalnya menyarankan untuk tidak menerima dana dalam mata uang digital pada bitcoin, dengan pernyataan di situs web pemerintah yang mengatakan "undang-undang nasional tidak mengizinkan Kementerian Pertahanan Ukraina untuk menggunakan sistem pembayaran lain ('Webmoney,' 'Bitcoin,' PayPal, dll.)."
Namun, pemerintah tampaknya telah melonggarkan sikap ini. Secara terpisah pada hari Minggu, Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov meminta platform pertukaran besar untuk memblokir pembayaran kepada pengguna Rusia.

"Sangat penting untuk membekukan tidak hanya address yang terkait dengan politisi Rusia dan Belarusia, tetapi juga untuk menyabotase pengguna biasa," cuit Fedorov.


https://www.cnbcindonesia.com/tech/2...-rp-243-miliar