VIVA – Wali Kota Malang, Sutiaji angkat bicara terkait gaduh di media sosial pemasangan spanduk bertuliskan ‘Malang Tolerant City Not Halal City'. Tiga spanduk ini diketahui terpasang di depan Balai Kota Malang, Gedung DPRD Kota Malang dan bundaran Alun-alun Tugu, Kota Malang, sejak Rabu, 16 Februari tetapi saat ini sudah hilang. 

Spanduk itu dipasang untuk mengkritik Sutiaji. Tulisan dalam spanduk itu juga menuai perdebatan bagi netizen di media sosial. Sutiaji pun mencoba meluruskan persoalan. Dia menegaskan tidak pernah sekalipun melontarkan pernyataan Halal City tetapi yang benar adalah Malang Halal.  "Saya tidak pernah membuat statmen yang aneh-aneh. Tidak ada yang namanya halal city yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan adalah The Future Kota Malang salah satunya adalah Malang Halal," kata Sutiaji, Jumat, 18 Februari 2022. 

 The Future Kota Malang adalah salah satu program kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang di tahun 2018 dan RPJMD perubahan di 2021. Dalam The Future Kota Malang mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat ada 6 program, yakni Malang City Heritage, Malang 4.0, Malang Creative, Malang Halal, Malang Services dan Malang Nyaman.  "Malang Halal itu artinya adalah konsep, Center Halal Tourism. Karena Kota Malang ini kota wisata tidak punya wahana wisata banyak seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. Di sini itu wisatanya kuliner. Maka harus ada jaminan bagi wisatawan untuk menikmati wisata kuliner yang ada di Kota Malang," ujar Sutiaji.  Dalam RPJMD penjelasan soal Malang Halal meliputi, pengembangan destinasi wisata halal, even wisata halal, kerjasama pencapaian standar hotel halal, destinasi kuliner halal, penguatan kapasitas SDM pariwisata, promosi paket wisata halal.

Sutiaji menegaskan bahwa Malang Halal bukanlah Malang Syari. Dia hanya ingin memberikan kepastian bagi wisatawan bahwa selama berlibur ke Kota Malang mereka mengkonsumsi kuliner halal. Dia meminta masyarakat tidak terjebak pada isu SARA. Dia berharap predikat Kota Malang sebagai kota toleransi di Jawa Timur dapat dijalankan dengan baik.

 "Jadi jangan buat diksi kalau Malang Halal itu Malang Syari itu salah besar. Bahkan di RPJMD kami yang misi ketiga jelas, kota yang toleran dalam keberagaman. Itu luar biasa, karena Malang ini termasuk kota toleransi paling kondusif di Jawa Timur. Saya sampaikan ke FKUB, dan mereka menegaskan tidak terusik. Ini sudah diputuskan di tahun 2018 dan perubahan 2021," tutur Sutiaji. 

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Sabtu, 19 Februari 2022 - 00:30 WIB
Judul Artikel : [color=var(--color-link-primary)]Wali Kota: Tidak Ada Halal City, yang Benar Malang Halal[/color]
Link Artikel : [url]https://www.viva.co.id/berita/nasional/1450761-wali-kota-tidak-ada-halal-city-yang-benar-malang-halal[/url]
Oleh : Bayu Nugraha,Lucky Aditya (Malang)




Meskipun beda diksi, Sebenarnya sama aja dengan "Halal City" yang artinya adalah diadakanya program industri halal dan wisata halal.


Setelah Implementasi UU Jaminan Produk Halal (JPH) ini bakal akan massif diksi "Halal" yang bakal menumbuhsuburkan arabisasi dimulai dengan label yang mengasosiasikan dengan "syari'ah/syar'i/islami".

Bisa nggak ya sebagian program pemerintah yang terkontaminasi "Arabisasi" di boikot oleh Masyarakat atau dilakukan sebaliknya mirip dengan PKS.

Kalo ada program destinasi Halal, justru harus di boikot dengan jangan mengunjungi destinasi tersebut agar masyarakat disana juga menolak labelisasi Halal.

#BoikotPariwisataMalang

Karena permasalahan utama bukan pada makanan halal atau tidak, makanan halal sudah disediakan jauh sebelum konsep wisat halal ini berkembang.

Permasalahan utama adalah justru terjadi pada LABELISASI HALAL yang hanya membantu menguatkan arabisasi di Indonesia.