Fahri Hamzah : Tidak Ada Keberpihakan Wakil Rakyat Pada Kasus Wadas



Politisi Senior dan Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) yang juga mantan Wakil Ketua DPR - RI periode 2014-2019 itu turut angkat bicara mengenai kasus yang menimpa warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, musibah yang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia itu harus menjadi perhatian yang serius dan mendalam oleh para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR - RI di Senayan.

Dalam sebuah sesi podcast di Chanel Youtube pribadinya, Fahri Hamzah Official, politisi asal Bima, Nusa Tenggara Barat itu menuturkan beliau menilai ada beberapa perspektif yang harus di tinjau dalam menyikapi kasus Wadas yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasusnya, menurutnya ada baiknya kita kembali memahami terlebih dahulu tentang tujuan kita bernegara yang di atur dalam konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang paling tinggi di Republik ini adalah bagaimana memastikan keselamatan rakyat, yang mana rakyat yang di maksud di sini adalah setiap satu manusia Indonesia yang mendiami setiap pelosok tanah air ini di manapun ia berada dan itu adalah corak negara demokrasi.

Selanjutnya kata beliau, bahwa pilihan kita menjadi masyarakat yang demoratis memberikan pengertian bahwa rakyat itu lebih penting dari negara sebab tidak akan ada sebuah negara jika tidak ada rakyatnya. Pengertian ini berbeda dengan negara totaliter yang menganggap bahwa negara itu lebih penting dari rakyat sehingga rakyat harus tunduk dan patuh serta harus berkorban untuk kelangsungan sebuah negara. Hal ini menurutnya yang tidak di diskusikan lebih awal oleh para pemangku kepentingan sehingga yang terjadi adalah rakyat bereaksi dan tidak setuju, dan sikap pemerintah saat ini bukannya berdialog tetapi malah mengerahkan aparat untuk meredam situasi.

Seterusnya beliau melanjutkan bahwa dalam kehidupan bernegara ada prinsip chek and balances, karena dalam teori politik, penguasa atau eksekutif itu selalu mengekstensi kekuasaannya sehingga terkesan tidak ingin di awasi dan apa yang diinginkannya berupa program-program dan kebijakannya dapat berjalan dengan tanpa ada hambatan. Sebagai contoh, lanjut beliau, belakangan ini eksekutif menginginkan untuk melaksanakan setiap kebijakannya padahal kita telah memilih wakil rakyat yang di beri kewenangan yang kuat menjaga dan mengawasi pemerintah agar tidak bertindak semena-mena dalam satu arah. Menurutnya, saat ini fungsi pengawasan DPR sudah mulai redup atau bahkan mati di sebabkan oleh para wakil rakyat yang telah di pilih dan menduduki kursi di Senayan saat ini lebih banyak di kendalikan dan di awasi oleh partainya masing-masing dan parahnya lagi bersekongkol untuk sama-sama masuk ke dalam wilayah kekuasaan eksekutif sebanyak-banyaknya. Misalnya, ketua umum partai dan anggota-anggotanya hampir semuanya ada dalam kabinet. Akibatnya independesi anggota legislatif menjadi ditiadakan dan fungsi mereka menjadi lemah. Mereka menganggap legislatif adalah kaki tangan partai politik yang mana malah merepresentasikan kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat yang menjadi konstituen yang di wakilinya di parlemen. Inilah akar masalah yang terjadi saat ini sehingga menyebabkan legislatif seolah bungkam tidak bersuara.

Lebih lanjut, para anggota dewan ini tidak memiliki sensitifitas sejak awal, yang mana masyarakat Wadas sebenarnya sudah memberikan sinyal penolakan untuk kegiatan penambangan batu andesit ini dalam bentuk spanduk-spanduk dan tulisan-tulisan yang seluruh isinya adalah bentuk keengganan terhadap kegiatan ini. Padahal, tutur Fahri lagi, kita punya contoh presiden Jokowi yang punya reputasi untuk merelokasi warga tanpa kekerasan dan mengutamakan dialog dan harusnya contoh serupa di adopsi dalam kasus Wadas ini.

Menyoroti kinerja wakil rakyat saat ini dalam kaitannya dengan kasus Wadas, Fahri menyatakan setiap wakil rakyat berdasarkan dapil-dapil nya harusnya mengetahui akan desas-desus yang beredar di masyarakat yang menjadi konstituennya sekecil apapun sehingga tensi seharusnya juga bisa di redam sejak awal dan dialog-dialog dengan masyarakat sudah di laksanakan sebelum isunya menjadi besar seperti saat ini. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan itu tidak berjalan yaitu kemungkinan pertama para wakil rakyat ini setelah pemilihan dan terpilih kemudian tidak pernah lagi mengunjungi dapilnya atau kemungkinan kedua mereka telah bersekongkol dengan para pemilik modal atau keinginan eksekutif yang telah melakukan deal-deal bisnis di sana. Idealnya, bentuk  intervensi yang di lakukan oleh para wakil ini sejak awal adalah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait termasuk gubernur Jawa Tengah yang terlibat di sana untuk kemudian masing-masing pihak ini dalam sebuah rapat di Senayan di mintai klarifikasi dan keterangannya agar masalah yang terjadi di Wadas terang-benderang dan dapat di rumuskan solusi terbaiknya.

Sumber : https://youtu.be/GBANYXU5fH4