Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP, Junimart Girsang, ikut mengkritisi konflik terkait proses pengukuran lahan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Junimart meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertanggung jawab karena tak bisa menyelesaikan masalah secara persuasif.

"Pendekatan ke masyarakat harus persuasif, pemahaman. Ini tugas Gubernur mestinya. Gubernur malah bilang enggak ada masalah, ternyata ada masalah. Ya, Gubernur harus tanggung jawab, dong," kata Junimart, Kamis (10/2).

"Apalagi masyarakat ada yang diborgol juga. Walaupun habis itu dilepaskan, ya, enggak boleh, ada asas praduga tidak bersalah. Ini, kan, negara Pancasila, jangan seakan-akan kembali ke Orde Baru," imbuh dia.


Menurut Junimart, persoalan di Desa Wadas hanya masalah komunikasi. Ada perbedaan pemahaman warga tentang penambangan batu andesit untuk bendungan. Menurutnya, ini merupakan masalah administrasi dengan pemerintah yang seharusnya tak melibatkan polisi.

Jika masyarakat diberi pemahaman dan jaminan ganti rugi, menurutnya perselisihan seharusnya tak terjadi. Kalau masih ada pertentangan, maka harus dilakukan konsolasi di pengadilan, bukan tiba-tiba menurunkan aparat.

"Nah, ketika Kanwil minta pengamanan kepolisian, salah. Tentang Desa Wadas itu, kan, harusnya enggak boleh terjadi, apalagi dengan cara polisi seperti itu arogansi, kan, tidak boleh. Aparat enggak tahu masalahnya langsung hantam aja," ujar dia.

Atas bentrok antara polisi dan warga di Desa Wadas, Junimart menilai Mendagri Tito Karnavian dan Kapolri Listyo Sigit harus turun tangan. Ia menegaskan kekerasan aparat terhadap warga tak boleh terulang.


"Ini koreksi ke pemerintah dan Mendagri harus betul-betul konsen dan turun ke Jateng. Dan ini jadi pelajaran kepala daerah agar tidak kejadian lagi di kemudian hari. Ini negara hukum. Segala hal harus diselesaikan secara hukum," ujar dia.



"Kalau ada laporan di rapat masuk Komisi II baru kami bisa gerak. [Jadi] kita harap Komisi III yang bidangi penegakan hukum harus minta tanggung jawab Kapolri. Kan, istilahnya kalau ikan busuk itu kepalanya dulu. Bila perlu minta maaf pada rakyat, kasihan rakyat itu," lanjutnya.

Junimart menegaskan baik Tito Karnavian dan Ganjar harus menyelesaikan konflik dan membuat situasi Desa Wadas kembali kondusif. Warga sudah telanjur mengalami kerugian atas tindakan aparat.

"Selesaikan, kan, rakyatnya, tuh. Sebagai pemimpin harus bisa buat situasi kondisi kondusif. Tidak cukup cuma komunikasi Pak Kapolda supaya mereka tidak ditahan, enggak bisa gitu. Ini masalah harga diri, mereka sudah diborgol, diseret ke kantor polisi. Kalau itu rakyat saya, saya suruh gugat, tuh," papar dia.


"Saya minta ke Kapolri supaya jalankan presisi. Dan ikan itu busuk kepalanya dulu baru buntutnya. Jangan euforia saja. Itu baru di Jateng. Belum di Sumut, lainnya," tegasnya.

Di sisi lain, Junimart menilai persoalan ini tak perlu sampai harus ditangani Presiden Jokowi. Ia menekankan ini adalah tugas menteri dan kepala daerah.


"Saya kira Pak Jokowi tidak perlu turun langsung. Kasihan Pak Jokowi, akhirnya semua masyarakat lapor ke Pak Jokowi. Sekarang, kan, apa-apa Pak Jokowi. Di Karo masalah jalan ke Pak Jokowi, bawa-bawa jeruk. Ini aneh-aneh, kan. Menteri untuk apa itu?" tandas dia.





https://m.kumparan.com/kumparannews/...Tm5dInDdG/full