JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyarankan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksinasi Covid-19 bukanlah sebuah obat.

Artinya, kata Megawati, kalau ada pihak yang mempertanyakan mengapa bila seseorang sudah di vaksinasi tapi masih terpapar Covid-19 karena tidak taat Prokes maupun varian baru yang lebih menular. Menurut Megawati, vaksin berperan dalam mencegah dampak lebih parah pada tubuh manusia apabila terpapar Covid-19.

"Apa yang Presiden sampaikan kita pernah berbincang mengenai pandemi dan vaksinasi. Bapak harus tegar, ini bukan kita saja tapi dunia. Kita belum tahu kecepatan vaksinasi dan virus ini saling berkejaran," ujar Megawati Soekarnoputri, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8/2021). Baca juga: Penyintas Corona Diimbau Pertahankan Gaya Hidup Sehat

Baca Juga:

• Pariwisata Segera Dibuka, Sandiaga Minta Masyarakat Disiplin Prokes
• Sebut Demokrasi di Indonesia Kian Transaksional, Zulhas Ingin Ada Evaluasi
• Ini Bahayanya Jika Partai Ummat Tak Sikapi Pengunduran Agung Mozin dan Tauhid

Menurutnya saat ini banyak sekali varian virus Covid-19 seperti varian Delta. "Kedisiplinan masyarakat, pengetahuan singkat Masyarakat bahwa vaksinasi membuat imunitas kita tinggi. Kondisi ekonomi juga harus tetap dijaga," kata Megawati. Baca juga: Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal oleh Wantanas di Jawa Barat

Lebih lanjut Megawati meminta pemerintah untuk lebih gencar dalam mendorong vaksinasi Covid-19. "Masyarakat ya harus tetap Prokes. Untungnya sudah ada surat vaksinasi cukup efektif. Kalau dari sisi ekonomi, rakyat mengetahui bahwa vaksinasi Covid-19 berperan tapi harus tetap dengan Prokes. Sehingga dapat dilakukan dengan baik," tutur Megawati Soekarnoputri.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- SK Kemenkumham Terbit, Amien Rais: Partai Ummat Siap Bertarung di Pemilu 2024

- Jokowi: Indonesia Peringkat ke 4 dari 220 Negara Penyelenggara Vaksinasi

- Peluang Partai Ummat Lolos Parliamentary Threshold Semakin Kecil