“A patriot must always be ready to defend his country against his government.” – Edward Paul Abbey (Penulis Desert Solitaire)

Edward Abbey adalah seorang penulis buku sekaligus aktivis lingkungan. Tiap tulisannya menitikberatkan pada upaya melestarikan lingkungan yang menurutnya terlalu tergantung pada teknologi yang tak ramah lingkungan. Ia menginginkan alam liar menjadi tempat bagi manusia mengintrospeksi diri dan percaya bahwa modernisasi membuat manusia melupakan hal esensial yang sebenarnya sangat penting bagi hidup, yakni kelestarian lingkungan itu sendiri. Kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup penduduk di negerinya, Amerika Serikat.

Mungkin itulah mengapa bahwa ia menilai bahwa seorang patriot harus siap melawan pemerintahan, yang kala itu lebih mengutamakan modernisasi dan industrialisasi yang justru berdampak pada kelestarian lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada rakyat AS.

Namun kita di sini tidak menyorot sikap patriotik Abbey soal lingkungan. Kita di sini melihat gagasannya bahwa seorang patriot harus siap melawan pemerintahannya sendiri yang kebijakannya justru merugikan keberlangsungan negara.

Gagasan patriotik ala Edward Abbey tentu tak melulu harus dilakukan dengan cara ekstrem dengan melawan pemerintahan secara frontal. Ide patriotik Edward dapat juga dilakukan dengan cara halus menggunakan bahasa yang diplomatis. Seperti yang terjadi di internal pemerintahan dan aparat Pemerintahan Jokowi berikut.

Pada Kamis, 27 Januari 2022, tiga prajurit dari Satgas Kodim Yonif Raider 408/Suhbrastha gugur setelah ditembak kelompok Teroris separatis TPNPB di Desa Tigilobak, Distrik Gome, Puncak, Papua. Akibat dari peristiwa penembakan itu, secara logika tentunya kita harus melawan para teroris yang berusaha menggoyahkan kedaulatan NKRI di Papua, bukan?

Tapi kenyataan yang terjadi adalah, Wapres Maruf Amin justru meminta TNI agar tidak emosi setelah penyerangan yang menyebabkan tiga anak bangsa gugur.

"Dalam hal ini, Wapres ikut berbela sungkawa dan berharap kepada seluruh jajaran TNI di Papua harus tetap waspada, tidak emosional, sehingga nanti jangan sampai menimbulkan pelanggaran hukum," jelas Jubir Wapres, Masduki Baidlowi pada 28 Januari 2022.

Sumber : Berita Satu[Tiga Prajurit Gugur di Papua, Wapres: TNI Jangan Emosi]

Dalam penembakan itu, bukankah yang melakukan pelanggaran hukum adalah kelompok Separatis Teroris TPNPB? Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa tiga prajurit TNI yang gugur di Distrik Gome diserang saat menjalankan tugas rutin. Jenderal Andika juga membantah tudingan jika TNI sebelumnya telah berupaya melakukan provokasi.

"Bahwa sebetulnya dari pihak TNI tidak ada sedikitpun melakukan usaha provokasi. Justru pada saat tugas lalu kami diserang," kata Panglima TNI di Rimba Papua Hotel Timika, 28 Januari 2022.

Jenderal Andika menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam pasca-insiden penembakan tiga prajurit dan akan terus memburu dan menangkap pelaku penyerangan.

Sumber : Kompas [3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima TNI Bantah Ada Upaya Provokasi: Kami Diserang]

Menarik pula untuk disimak adalah reaksi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrachman terkait gugurnya aparat di institusi yang ia pimpin. Menurut Jenderal Dudung, ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran kelompok separatis Papua yang kembali berulah.

“Saya tidak bisa adakan pengejaran. Itu kewenangan Panglima TNI,” jelas Dudung pada 27 Januari 2022.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan KSAD hanya sebatas menyiapkan personel di Papua, sedangkan untuk operasional prajurit menjadi kewenangan Panglima TNI, Andika Perkasa.

Sumber : RMOL [Jenderal Dudung: Pengejaran Separatis Papua Kewenangan Panglima TNI, Bukan Saya]

Meskipun begitu, bukankah yang gugur adalah prajurit dari KSAD? Mengapa seolah-olah ia tak ada keinginan untuk melontarkan pernyataan siap sedia menyiapkan personel demi mengejar teroris separatis?

Itulah mengapa politikus Partai Gerindra Fadli Zon melalui akun Twitternya menilai pernyataan Jenderal Dudung terkesan menyudutkan Panglima TNI.

Begitu pula politikus Partai Ummat, Buni Yani yang mengungkit kembali penurunan baliho bergambar pentolan FPI Rizieq Shihab yang pernah dilakukan Jenderal Dudung. Buni Yani menilai sikap Jenderal Dudung sangat plin plan, sebab urusan baliho yang menjadi kewenangan Satpol PP justru diserobot dirinya, sedangkan perkara KST (Kelompok Separatis-Teroris) yang jelas-jelas menjadi tanggung jawab TNI malah dilempar ke Panglima Andika Perkasa.

Sumber : JPNN [Fadli Zon Sebut Komentar Jenderal Dudung Terkesan Menyudutkan Panglima TNI]
Sumber : Warta Ekonomi [Omelin Dudung Soal KKB Papua, Buni Yani Ungkit Penurunan Baliho Rizieq: Tindakannya Plin Plan]

Dari sikap Wapres dan KSAD, dapat kita lihat adanya keselarasan sikap yang berupaya keras mencegah operasi anti teror digunakan untuk penanganan gejolak Papua. Wapres dan KSAD seolah-seolah ingin terus mempertahankan stigma teroris hanya pada kelompok Agama (Islam). Motifnya pun dapat kita tebak, yakni agar kelompok yang erat hubungannya dengan Wapres – KSAD, yakni NU dapat terus memonopoli bagian dalam moderasi agama dan merebut program deradikalisasi dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) serta Densus 88 Polri. Seandainya stigma teroris melekat pula pada KST TPNPB, tentu bagian dari program deradikalisasi teroris agama yang selama ini dimonopoli NU akan berkurang.

Lain NU lain pula Muhammadiyah. Di saat pihak NU enggan mendorong penumpasan terhadap TPNPB, pihak Muhammadiyah justru meminta agar tanah Papua dibela mati-matian dari kepentingan kelompok teroris yang jelas-jelas berupaya memisahkan Bumi Cenderawasih dari NKRI.

Sikap patriotik ini tercerminkan lewat pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI sekaligus sesepuh Muhammadiyah Anwar Abbas yang mendukung penuh tindakan TNI-Polri memberantas KST-TPNPB. Pasalnya ia menilai teror di Papua benar-benar sangat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan bangsa Indonesia.

"Kita harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, terutama kepada pihak tentara dan polisi bagi terciptanya kembali ketenangan dan kedamaian di daerah Indonesia paling timur yang sangat-sangat kita cintai tersebut," ucap Anwar pada 30 Januari 2022.

Anwar berharap agar aparat tidak pernah takut, gentar, dan mundur selangkah pun. Menurutnya KST OPM harus dihadapi dan ditindak tegas karena telah menjadi teroris dan gerakan separatis untuk tanah Papua. Baginya tanah Papua adalah tanah tumpah darah yang harus dibela mati-matian dan tidak boleh dibiarkan lepas sejengkalpun ke tangan siapapun yang anti-NKRI.

Sumber : Inews [Wakil Ketua Umum MUI : Papua Tanah Tumpah Darah yang Harus Dibela Mati-Matian]

Situasi ini semakin menunjukkan bahwa posisi Panglima TNI dan Waketum MUI (Muhammadiyah) adalah pihak yang menilai bahwa terorisme tidak boleh terus menerus dikaitkan dengan Islam dengan mendorong agar BNPT hingga Densus 88 mau menangani Teroris TPNPB. Dukungan ini secara tak langsung juga menunjukkan bahwa Panglima TNI dan Waketum MUI setuju dengan pernyataan BNPT soal terorisme telah menyusup ke dalam pesantren.

Perlu diketahui, pada 25 Januari 2022, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan ada 198 ponpes terafiliasi dengan terorisme. Ia menyebut, 11 pesantren terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI), dan 119 pesantren terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.

Tetapi, bukankah Muhammadiyah telah mengkritik lembaga penanggulangan terorisme soal pesantren terafiliasi dengan kelompok teroris?

Pada 28 Januari 2022, Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah Wachid Ridwan berpandangan seharusnya BNPT tak perlu menyebut adanya ratusan pesantren yang terafiliasi dengan terorisme di forum terbuka. Wachid menilai publik cukup hanya mengetahui bahwa ada lembaga pendidikan agama berbasis pesantren yang terindikasi dengan kelompok jaringan keras, baik secara ideologis maupun pendanaan.

Pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak menampik adanya pesantren yang berafiliasi dengan teroris bukan? Muhammadiyah hanya mengkritik pemaparan ratusan pesantren lewat forum terbuka.

Sumber : Times Indonesia [Muhammadiyah Kritik BNPT yang Menyebut Ada Ratusan Pesantren Terafiliasi Terorisme]

Beda hal dengan NU lewat Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi yang mendesak pembeberan identitas 198 ponpes yang disebut berafiliasi dengan kelompok teroris karena kekhawatirannya atas pernyataan BNPT yang ia nilai dapat menimbulkan stigma buruk bagi pondok pesantren.

Sumber : CNN Indonesia [PBNU Desak BNPT Buka Data 198 Pesantren Terafiliasi Teroris]

Di sinilah letak perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah tidak menampik adanya pesantren yang berafiliasi dengan teroris, sedangkan NU seolah menutup mata pada fakta bahwa ada pesantren yang berafiliasi dengan teroris hanya karena takut dengan stigma buruk.

Sehingga dari pemetaan berbagai sikap di atas, dapat kita simpulkan bahwa posisi Wakil Presiden, KSAD, NU Tradisional dan Ketua MUI (yang merupakan orang NU) berseberangan dengan upaya BNPT dan Densus 88 menangani Teroris TPNPB serta terorisme di pesantren.

Makin terlihat jelas, bahwa ada tujuan dari pihak NU maupun KSAD agar stigma teroris tidak lepas dari agama Islam sekaligus mempertahankan kesan bahwa pesantren yang sebagian besar di bawah naungan PBNU aman dari penyusupan terorisme. Baik NU maupun KSAD menginginkan kesan radikalisme dan terorisme tetap menempel pada kelompok oposisi pemerintah seperti FPI, HTI, dan 212 sembari menjaga agar kelompok Islam di bawah naungan NU tidak bersinggungan dengan terorisme, meski dengan menutup mata akan fakta bahwa banyak pesantren yang berafiliasi dengan teroris.

Masih belum yakin ada upaya sesistematis antara KSAD dan NU dalam mempertahankan stigma terorisme terhadap kelompok Islam? KSAD yang lepas tangan setelah gugurnya anggota TNI AD karena ditembak TPNPB hanyalah satu dari sekian contohnya.

Kita telah ketahui bersama bahwa KSAD Dudung terkesan lunak terhadap teroris OPM dengan menyatakan bahwa mereka yang anti-NKRI sebagai saudara. Sungguh berbeda jauh perlakuannya dengan kelompok Islam oposisi seperti FPI dan 212. Mulai dari sikapnya yang dengan keras menurunkan baliho Rizieq padahal bukan tugasnya, hingga upayanya memprovokasi kelompok Islam dengan pernyataan ‘Tuhan bukan orang Arab’ serta doa menggunakan bahasa Indonesia. Hingga yang teranyar saat KSAD menginginkan TNI AD menindak kelompok yang ia dan NU anggap radikal.

Belum lama ini, tepatnya pada 25 Januari 2022, KSAD mengadakan apel di Monas bersama para prajurit Kostrad, Kopassus, dan Kodam Jaya dengan tajuk meminta prajurit TNI peka terhadap ancaman radikalisme. Dia menyebut kelompok radikal saat ini sudah masuk ke beberapa elemen masyarakat.

"Saya ingin menyampaikan bahwa hasil rapim Kemhan (Kementerian Pertahanan) bahwa kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa maupun yang lainnya. Karena itu, saya perintahkan kepada seluruh TNI AD agar mengantisipasi dan peka terhadap perkembangan tersebut," kata Dudung.

Dudung menekankan kepada prajurit untuk tidak ragu memetakan di mana saja kelompok radikal berada.

Sumber : Detik [Gelar Apel Pasukan, KSAD Dudung Minta Prajurit Peka Ancaman Radikalisme]

Pernyataan Dudung tersebut tentunya mendapat sambutan meriah dari kelompok BuzzeRo pemerintah yang mendapatkan angin segar dalam melawan kelompok Islam oposisi. Kelompok Islam yang selama ini mereka sama ratakan dengan binatang dengan sebutan kadal gurun.

Akan tetapi, ada perlawanan dari Pangdam Jaya yang baru yang juga mantan anggota Kopassus Tim Mawar, Mayjen TNI Untung Budiharto pada 27 Januari 2022. Bukannya ikut dengan KSAD Dudung melawan kelompok Islam oposisi yang dianggap radikal, Mayjen Untung justru memilih melakukan pencegahan paham radikal masuk ke internal Kodam Jaya yang dipimpinnya.

Sumber : Koran Jakarta [Pangdam Jaya Berkomitmen Cegah Paham Radikal Masuk ke Kodam]

Hal ini menunjukkan Pangdam Jaya tidak mau ambil bagian dari permainan politik KSAD terhadap kelompok Islam oposisi bukan? Perhatikan perbedaan signifikan antara arah KSAD yang memacu perang terhadap radikalisme di Luar TNI AD yang memang cukup menjadi fokusnya semasa menjabat Pangdam Jaya dengan Pangdam Jaya Untung yang memacu pembersihan penyusupan radikalisme di tubuh TNI AD.

Akan tetapi, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Pangdam Jaya yang juga mantan Kopassus dengan berani melawan arahan komandannya yakni KSAD untuk menindak radikalisme di luar TNI AD dan memilih membersihkan bibit-bibit radikalisme di internal TNI AD itu sendiri?

Untuk menjawabnya, mari kita tengok video yang beredar pada 12 Januari 2022 yang diunggah oleh Eggi Sudjana di akun YouTube-nya. Video tersebut berjudul ‘EGGI SUDJANA, bersama FKKPBM TEGAKNYA AGAMA ALLAH. Dalam video tersebut, Eggi yang terlihat menggunakan baret merah menyatakan bahwa Cijantung (markas Kopassus) adalah jantung Indonesia. “FKKPBM (Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah) itulah jantung Indonesia, pasukan baret merah Allahu Akbar," kata Eggi Sudjana. Masih dalam video tersebut, Eggi juga menyebut bahwa rusaknya pasukan baret merah adalah rusaknya Indonesia.

Video itu menunjukkan adanya kedekatan antara Eggi Sudjana sebagai anggota keluarga purnawirawan baret merah yang juga merupakan kelompok 212 dengan Kopassus. Artinya, dari kaca mata KSAD maupun pendukung pemerintah anti oposisi Islam, ada kelompok radikal yang memiliki kedekatan dengan Korps Baret Merah.

Namun tak lama berselang, beredar video penolakan dan pengusiran Haikal Hassan eks Jubir PA 212, viral di medsos dan grup WA. Dalam video viral itu dinyatakan bahwa pengusiran Haikal Hassan terjadi di Malang, Jatim. Dalam video tampak massa menolak kehadiran Haikal yang akan mengisi ceramah sambil meneriakkan “NKRI Harga Mati dan Pancasila”.

Usut punya usut ternyata dalam ceramah Haikal Hassan tersebut, ada poster yang memuat informasi bahwa Haikal Hassan mengisi acara di Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha (UY) Malang. Namun, TNI AD mengatakan bahwa Yonif Para Raider tak memberi izin Haikal Hassan mengadakan pengajian dengan mengundang warga, mengingat situasi pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispen AD) Brigjen TNI Tatang Subarna menyatakan bahwa poster yang tersebar di media sosial terlanjur dibuat oleh Tim IT dari Haikal Hassan dan diunggah di akun Instagram.

Namun sungguh aneh bukan jika Haikal Hassan jauh-jauh datang ke Yonif Para Raider Malang serta telah membuat poster bila tak ada izin dari pihak internal TNI AD. Artinya berdasarkan kaca mata kelompok pro pemerintah, kelompok radikal ataupun pihak 212 sebenarnya memiliki kedekatan pula dengan Kostrad.

Akibat dari peristiwa tersebut, KSAD Dudung Abdurrachman kebakaran jenggot. Ia yang menginginkan TNI AD menumpas kelompok radikal justru dihadapkan pada kenyataan bahwa pasukan Kostrad yang ia pimpin memiliki hubungan erat dengan kelompok yang selama ini ia musuhi.

Itulah mengapa pada apel di Monas, KSAD menegaskan bahwa poster yang memuat informasi Haikal Hassan mengisi acara di Yonif Para Raider 502 adalah berita bohong atau hoax. Ia pun menuduh adanya upaya membenturkan TNI dan rakyat.

"Ya itulah salah satu kelompok-kelompok yang mencoba udah kelihatan kan, sudah ada kelompok yang mau benturkan TNI dengan rakyat, seakan-akan TNI mendukung," kata Dudung

Akan tetapi, kenyataan sudah terpampang jelas, itulah mengapa Pangdam Jaya Untung lebih memilih membersihkan internal TNI AD dari radikalisme ketimbang melawan ‘kelompok radikal’. Itulah mengapa pada Jumat 28 Januari 2022, Danjen Kopassus Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa menegaskan bahwa Eggi Sudjana bukan bagian dari keluarga besar Korps Baret Merah. Menurutnya, Eggi tak pernah memberikan kontribusi.

“Saya (Danjen Kopassus) dalam hal ini sebagai Pembina Korps Baret Merah menjelaskan keberadaan video saudara Eggi Sudjana yang diunggah di akun youtubenya, saya tegaskan bahwa saudara Eggi Sudjana bukan Warga Korps Baret Merah dan yang bersangkutan tidak pernah ada kontribusi kepada satuan Kopassus,” tutur Teguh.

Ia juga menegaskan bahwa yang dimaksud warga Korps Baret Merah adalah seluruh prajurit Kopassus baik yang masih dinas aktif maupun yang sudah purnawirawan. Meski Eggi Sudjana sebenarnya adalah benar bagian dari keluarga Kopassus, sebab FKKPBM yang menjadi objek dari videonya sendiri merupakan organisasi keluarga purnawirawan baret merah. Eggi Sudjana tidak harus menjadi Kopassus untuk tergabung dalam organisasi itu.

Sumber : CNN Indonesia [Danjen Kopassus Bantah Eggi Sudjana Baret Merah: Tiada Kontribusi]
Sumber : Detik [TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Isi Acara di Yonif Raider 502 Hoax]
Sumber : Detik [Jenderal Dudung Endus Upaya Benturkan TNI-Rakyat soal Poster Haikal Hassan]

Rentetan peristiwa tersebut sebenarnya dapat kita katakan sebagai pergesekan antara Kostrad dan Kopassus di mana Kopassus mengingatkan pada KSAD yang merupakan mantan Pangkostrad bahwa tidak perlu mengurus radikalisme di luar TNI AD, sebelum membereskan terlebih dahulu ‘radikalisme’ di internal TNI AD.

Sehingga kita dapat ambil kesimpulan bahwa Panglima TNI, Muhammadiyah, hingga Kopassus tidak ingin stigma terorisme dilekatkan terus-terusan pada agama Islam sekaligus tidak tutup mata pada kenyataan bahwa pesantren yang erat kaitannya dengan NU pun telah tersusupi radikalisme-terorisme. Sikap patriotik yang menginginkan keadilan bagi seluruh dan masa depan demokrasi rakyat Indonesia.

Berbading terbalik dengan Wapres, KSAD, dan NU yang terus menerus inginkan perpecahan dan stigma radikal-teroris pada kelompok Islam oposisi hanya demi kepentingan politik.