Jakarta - Edy Mulyadi menuai kecaman hingga terjerat kasus hukum karena Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN) disebutnya sebagai 'tempat jin buang anak'. Pakar forensik bahasa dari Universitas Nasional (Unas) Wahyu Wibowo menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk provokasi hingga penistaan.

"Jadi suatu masyarakat, di mana pun itu, itu punya kaitan dengan tanah kelahirannya yang di dalam istilah budaya disebut sakti, itu sesuatu yang menguasai dia. kalau kaitan dengan negara, namanya tumpah darah," kata Wahyu saat diwawancarai wartawan, Sabtu (29/1/2022).

"Nah ketika masyarakat tersebut dibilang tempatnya dia tempat jin buang anak, tersinggung nggak, marah nggak? Iya," sambungnya.

Sebagai pakar forensik bahasa, Wahyu mengatakan 'tempat jin buang anak' dipakai untuk menggambarkan wilayah yang sepi, terkucil, seram, sehingga orang tidak mau datang. Nah, menurutnya ini bertolak belakang dengan lokasi pemindahan IKN di Kalimantan yang disebut Edy Mulyadi.

"Jin buang anak itu kan maksudnya sepi, terus terkucil, serem, orang nggak dateng. Lihat dulu dong tempatnya, oke tuh. Oke banget. Saya sudah berapa kali ke sana. Kan tuannya ada, orang se-Kalimantan. Kalau dia bicara begitu kan jadinya memecah rasa persatuan dan kesatuan. Kejadian kan," ujarnya.

"Dari segi bahasa masalahnya terkait etika berbahasa. Harusnya tahan-tahan diri lah untuk provokasi, menista. Jadi pada etika berbahasa masalahnya," sambungnya.

Menurut Wahyu, seharusnya pemindahan ibu kota negara ini tidak usah dipersoalkan lagi karena sudah dibahas dalam proses yang panjang dan telah disetujui pemerintah bersama DPR. Publik harusnya mendukung, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang justru menimbulkan polemik, apalagi sampai memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Jadi kalau dia asal bunyi begitu, berarti itu provokasi. Jadi pikirannya liar, cuma tidak kritis karena tidak berpijak pada pemikiran yang holistik. Dia asal ngomong, asbun.

"Dari segi bahasa itu provokasi, ngompor-ngomporin orang. Kedua dia penistaan terhadap pemerintah RI. Satu lagi dia bilang itu (IKN) dikerjakan oleh oligarki, artinya sekelompok orang yang berkuasa. Nah itu yang mana? Nggak ada bukti. Kalau dia kritik, dia harus kasih data. Namanya kritik. Ini kan nggak ada," sambungnya.

Wahyu menambahkan, wajar saja jika publik, khususnya orang Kalimantan marah dan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Wajar saja. Kan ada persoalan hukum di dalamnya. Memfitnah, menistakan, memprovokasi kan ada hukumnya. Jadi kalau sudah begini, bikin ribut orang se-Indonesia, apalagi berkaitan dengan suku bangsa lain, sudah masuk SARA itu kalau dari segi bahasa. Cuma nanti bisa dibuktikan dengan hukum," ucapnya.

Dia berharap kasus ini juga bisa jadi pelajaran bagi siapapun agar berpikir dulu sebelum bicara. Apalagi di ruang publik.

"Jangan mudah minta maaf, pikir dulu sebelum ngomong. Dijaga etika berbahasa kita. Jangan sudah menimbulkan perpecahan di mana-mana, baru minta maaf.Inilah pentingnya bahasa. Dia tidak memahami etika berbahasa," jelasnya.

Edy Mulyadi sendiri sedianya pada Jumat (28/1) kemarin dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait pernyataannya 'tempat jin buang anak' yang menuai kecaman. Namun dia tidak hadir.

Bareskrim melayangkan panggilan kedua untuk Edy Mulyadi pada Senin (31/1). Jika Edy Mulyadi tidak hadir juga, polisi akan melakukan pemanggilan paksa.

Untuk diketahui, Edy Mulyadi dilaporkan ke sejumlah polda dan polres mengenai pernyataan 'tempat jin buang anak'. Mabes Polri telah menarik seluruh laporan yang masuk di Polda jajaran terkait Edy Mulyadi.
Sejumlah laporan itu di antaranya dibuat di Polda Sumut dan Polda Kaltim. Selain itu, Edy dilaporkan ke Polda Sulut lantaran diduga menghina Menhan Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri telah menaikkan kasus ujaran kebencian Edy Mulyadi ke penyidikan. Edy dan sejumlah saksi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Jumat ini.

"Hari ini Rabu, tanggal 26 Januari 2022, bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan Saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (26/1).

"Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada Saudara EM sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 mendatang," ucapnya.

Edy Mulyadi Minta Maaf

Edy Mulyadi sendiri sebelumnya telah meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edy melalui akun YouTubenya, BANG EDY CHANNEL. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya.

"Kalimatnya gini lengkapnya, 'kita ini punya tempat bagus-mahal di Jakarta, tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak'. Kalimatnya kurang-lebih gitu, 'lalu kita pindah ke tempat jin buang anak'," kata Edy seperti dilihat detikcom melalui kanal YouTube-nya, Senin (24/1).

Edy lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin buang anak.

"Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, jangankan Kalimantan, istilah kita--mohon maaf ya--Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Balai Serpong Damai, itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa," ucapnya.

Lebih lanjut Edy Mulyadi menduga memang ada pihak yang sengaja memainkan isu yang diucapkannya itu. Bagaimanapun, dia mengakui tetap meminta maaf terkait pernyataannya.

"Tapi temen-temen, saya nggak tahu dengan motif apa segala macam ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi, meski demikian, saya ingin sampaikan bahwa saya minta maaf, itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf, itu mau dianggap salah atau tidak salah, saya minta maaf," ujarnya.

https://news.detik.com/berita/d-5919...a-pemerintah/2

Ayoo kader pakees bela edi...

Biar makin ambyar suara ente di kalimantan