JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut jajaran Majelis Syuro PKS hingga jajaran internal sedang mengalami kegalauan yang tingkat masif.

Ia menjelaskan, kegalauan itu karena mereka sedang ketar-ketir melihat progres Partai Gelora yang kian merebut hati masyarakat Indonesia. 
"Seperti kita duga, memang di PKS mengalami kegalauan yang masif, dari Majelis Syuro sampai struktur, tentang bagaimana menghadapi masa depan," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (27/1/2022). 

Menurut dia, PKS yang memiliki 50 kursi di Senayan dan ribuan kursi di DPRD seluruh Indonesia, namun sumbangsihnya untuk masyarakat seperti tak kelihatan.  

"Satu sisi sebagai partai yang sudah punya 50 kursi di DPR dan ribuan kursi di seluruh Indonesia, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengatakan bahwa kami kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Mantan Waki Ketua DPR itu berharap PKS terus meningkatkan kinerjanya di parlemen. Sebab, anggota legislatif memiliki hak kekebalan dalam menyampaikan pendapat dan bertanya kepada pemerintah tanpa terancam UU ITE.

"Saya berharap PKS memperbaiki kinerjanya di legislatif dan berhenti berapologi seolah 50 kursi tidak bisa berbuat apa-apa."

"Padahal 50 kursi itu 50 orang yang diberi fasilitas dan kekebalan oleh rakyat untuk berbicara menggunakan hak-haknya yang kuat dari hak bertanya sampai hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut terancam pidana dan terkena UU ITE seperti yang dialami oleh rakyat," kata dia.

Sumber




Ane nggak ingin menjustifikasi Partai gelora terlalu dini karena baru masuk pemilu pertama kali. Satu hal yang menurutku perlu ditanamkan oleh Partai Gelora kepada kadernya adalah Loyalitas kepada NKRI atau "Indonesia First".

Kesalahan PKS adalah kader mereka dididik untuk "Kepentingan IM First" dan "Indonesia Seccond". Itulah kenapa dalam perjalanannya,  PKS melahirkan UU yang sebenarnya nggak beitu diperlukan untuk Indonesia, tapi dipaksakan pelaksanaanya seperti UU perbankan Syari'ah, UU jaminan Produk Halal (JPH) dan RUU Ekonomi Syari'ah.

UU tersebut hanyalah akses jalan tol bagi negara Arab dan Organisasi Timur Tengah junjungan PKS untuk lebih dalam masuk kedalam sistem ekonomi Indonesia dengan menggunakan embel -embel Syari'ah atau Halal.

PKS disini mirip dengan Agen dari Oligharki Arab untuk menyukseskan bisnis mereka di Indonesia tanpa melihat apakah UU yang mereka buat memberikan manfaat bagi Indoensia sendiri.

Ane masih berharap semoga Partai Gelora tidak seperti PKS.