Merahputih.com - Hari ini, tepat 36 tahun lampau 11 Januari 1986, Pemerintah Presiden ke-2 RI Suharto melakukan penarikan kali pertama lotre Pekan Olahraga dan Ketangkasan (Porkas). Undian yang memicu polemik praktik judi yang dilegalkan Orde Baru (Orba) itu menggunakan skema menebak M-S-K (Menang-Seri-Kalah) hasil laga 14 tim divisi utama Galatama (Liga Sepak Bola Utama) kala itu. Bermodal membeli kupon seharga Rp 300, mereka yang beruntung bisa menggandakan uangnya untuk mendapatkan hadiah maksimal hingga Rp 100 juta.

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial yang dipimpin pebisnis Solo yang dekat dengan Cendana, Robby Sumampow atau akrab dipanggil Robby Kethek, ditunjuk mengelola Porkas. Pemerintah mengedarkan sampai tingkat kabupaten, tetapi anak-anak 17 tahun ke bawah dilarang menjual, mengedarkan, ataupun membeli kupon. Kala itu, Orba menolak anggapan Porkas bentuk perjudian karena tidak ada tebakan hasil skor, dengan istilah 'undian berhadiah'. Aturan pelegalan Porkas merujuk UU Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undian, yang diperkuat Surat Keputusan Menteri Sosial (Mensos) No. BSS-10-12/85 bertanggal 10 Desember 1985. Bahkan akhir Desember 1985, Mensos saat itu Nani Soedarsono sampai berdalih Porkas adalah hadiah tahun baru untuk menunjang dana KONI dalam pembinaan olahraga nasional, sebulan jelang pengundian pertama kalinya.



Akhir Februari tahun yang sama, dana bersih penyelenggaraan Porkas mencapai Rp 1 miliar. Desember 1987, Porkas berubah nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB), dengan tambahan satu kupon baru berisi tebakan skor pertandingan, bahkan skor babak pertama dan babak kedua. Dua tahun berselang ganti lagi namanya menjadi Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Omzet undian berhadiah itu sudah mencapai Rp 1 triliun, angka yang luar biasa besar saat itu. Meski menyumbang dana besar bagi perkembangan olahraga, setelah lama didesak publik, MUI akhirnya mengeluarkan fatwa SDSB dan 'undian berhadiah' lainnya haram sebagai bentuk perjudian pada Desember 1991. Fatwa yang menjadi amunisi publik mendesak penghapusan, hingga memicu aksi anarkis pembakaran kios penjual SDSB. Akhirnya pada November 1993, Presiden Suharto resmi melarangnya, meskipun tidak bisa benar-benar menghapus ingatan publik pernah ada pratik lotre judi yang dilegalkan pemerintah Orba


Sumber